kita bisa memanfaatkan dan mengkonsolidasikan dengan unit-unit di kementerian yang memiliki fungsi keamanan siberJakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru untuk menangani kejahatan siber yang semakin meningkat.
"Untuk menangani keamanan siber tidak perlu membentuk lembaga baru dari nol tetapi kita bisa memanfaatkan dan mengkonsolidasikan dengan unit-unit di kementerian yang memiliki fungsi keamanan siber," kata Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Presiden Jokowi menyebutkan dari informasi yang ia dapatkan, pada 2013 Indonesia menjadi sasaran terbesar kedua kejahatan siber dunia.
"Pada tahun 2014 dan 2015, kejahatan siber di Indonesia naik drastis hingga 389 persen. Mayoritas serangan pada sektor bisnis e-commerce," kata Jokowi.
Menurut dia, munculnya kejahatan siber menjadi tantangan baru dari sisi kesiapan pemerintah, apalagi ke depan pemerintah ingin mengembangkan ekonomi digital nasional.
Berkaitan dengan reformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN), Presiden mengatakan ASN harus mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif.
"Reformasi birokrasi harus dilakukan secara tuntas dari hulu sampai hilir," katanya.
Ia meminta Menpan-RB Asman Abnur melakukan langkah-langkah nyata mereformasi birokrasi.
"Ubah orientasi kerja birokrasi agar tidak semata-mata berorientasi pada prosedur tapi berorientasi pada hasil," kata Jokowi.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
