Marketing Communications Manager Qlue Indonesia Elita Yunanda mengatakan tindak lanjut dari semua laporan tersebut oleh pemerintah provinsi sebesar 80 persen.
"Sisanya karena bukan tupoksi jadi susah menindaklanjuti, misalnya jalan protokol kan kelurahan tidak bisa melakukan tindakan," ujar dia dihubungi di Jakarta, Selasa.
Ada pun kategori laporan di Jakarta pada 2016 masih didominasi oleh isu sampah sebanyak 18 persen, pelanggaran 15,9 persen, parkir liar 12,9 persen, fasilitas umum 10 persen serta kemacetan 7,1 persen.
Selanjutnya, jalan rusak 6,3 persen, iklan tidak berizin 6,2 persen, lampu jalan rusak 5,8 persen, kaki lima liar 5,6 persen dan pohon tumbang 2,7 persen.
Sementara untuk swasta, keluhan masyarakat sebagian besar menyoal saluran kabel dan kelistrikan, telekomunikasi serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
Elita menuturkan aplikasi Qlue memudahkan masyarakat menilai kinerja aparat pemerintah yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepercayaan kepada birokrasi Pemprov DKI.
"Data ini juga ditujukan kepada masyarakat agar dapat memantau, mengawasi, dan menilai kinerja aparat pemerintah secara real time terkait pelayanan pemerintah kepada publik," ujar dia.
Aplikasi Qlue merilis laporan kinerja pemerintah dan swasta serta ranking lembaga pemerintah provinsi setiap tiga bulan berdasarkan laporan masyarakat dan tindak lanjut pemerintah dengan penghitungan poin dalam sistem.
"Kami merilis data secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersedia mewujudkan keterbukaan dan transparansi kinerja kepada publik," kata Erlita.
Pewarta: Dyah Dwi A
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
