"Solusi oleh pemerintah adalah peningkatan akses dan mutu pelatihan agar tenaga kerja kita mempunyai kemampuan kerja," kata Hanif dalam acara diskusi "SARA, Radikalisme, dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017" di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan pemerintah memutuskan untuk memperkuat peran pelatihan tenaga kerja karena selama ini sistem di Indonesia masih berorientasi kepada pendidikan formal dan minim pelatihan.
Hanif mengatakan pendidikan formal, dari segi orientasi dan kurikulum, tidak sepenuhnya "demand-driven" atau dimunculkan oleh permintaan ekonomi.
Untuk menciptakan program pelatihan tenaga kerja yang terstruktur dan sistematis, Hanif mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Pelatihan tersebut memungkinkan peserta untuk mengikuti magang bagi jabatan tertentu untuk kemudian bisa disertifikasi profesi.
"Ini semua dalam rangka dalam rangka peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia," ucap Hanif.
Dia menegaskan penciptaan sumber daya manusia yang memiliki daya saing sesuai area kompetisi merupakan salah satu cara yang efektif untuk menghadapi persaingan tenaga kerja.
"SDM butuh daya saing sesuai area kompetisi, misalnya sektor dan profesi pembangunan prioritas nasional atau sektor dan profesi yang dikompetisikan di MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)," ucap Hanif.
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
