"Maret ini insya Allah mulai jalan," katanya yang ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat.
Budi mengaku masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai proyek yang melibatkan BUMN itu.
Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu juga mengaku pemerintah telah menetapkan 13 titik Rumah Kita, yaitu di Nias, Mentawai, Natuna, Sanggate, Dompu, Waingapu, Rote, Kalabahi, Tahuna, Namlea, Saumlaki, Manokwari dan Timika.
Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan, dalam kesempatan yang sama mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengenai penentuan lokasi.
Pontas juga menjelaskan tengah berkomunikasi dengan sejumlah BUMN yang diharapkan ikut ambil bagian dalam proyek tersebut.
"Kita lagi selesaikan hubungan satu sama lain, ada Bulog, ada RNI," katanya.
Rumah Kita nantinya tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari tol laut, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki fungsi logistik sehingga bisa mengkonsolidasikan barang-barang di dalam negeri agar bisa langsung diekspor tanpa harus ke Jawa.
Selama ini distribusi barang tidak bisa dilakukan secara langsung, contohnya produk dari Saumlaki harus dikirim ke Surabaya atau dari Morotai ke Makassar terlebih dahulu baru bisa dieskpor.
Rumah Kita telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Pengelolaan Rumah Kita akan dikonsolidasikan dengan BUMN, BUMD, seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelindo I, II, III dan IV.
Rumah Kita juga akan diintegrasikan dengan tol udara guna menekan disparitas harga di daerah pegunungan di Papua, seperti Manokwari dan Timika.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
