"Pemerintah provinsi berusaha menstabilkan harga dengan operasi pasar. Kalau harga terlalu rendah bisa diberi dalam bentuk operasi pasar pada para pemegang KJP," kata Djarot di Jakarta Timur, Kamis.
Ia menjelaskan perlu koordinasi dengan banyak pihak untuk melawan para kartel yang merusak harga daging ayam potong di pasaran. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam memantau distribusi.
Untuk perayaaan hari besar seperti Idul Fitri, Natal dan tahun baru, pemerintah perlu melakukan intervensi agar harga tidak melonjak terlalu tinggi akibat banyaknya permintaan.
Maka dari itu, pemerintah provinsi Jakarta terus memantau harga di tingkat lokal dengan memanfaatkan program dari Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Kalau di harga peternak kami tidak bisa mengontrolnya, karena itu semua juga terkait dengan harga pakan," katanya.
Pedagang ayam di pasar Pulo Gadung, Jakarta Timur mengeluhkan kenaikan harga ayam potong yang sering terjadi, selain itu mereka mengeluhkan kualitas kesehatan ayam yang kurang baik.
"Kalau harga terlampau rendah, Pemprov juga bisa mengintervensi untuk membeli, dan nanti akan kita berikan subsidi dalam bentuk operasi pasar pada para pemegang KJP dan rusun, bisa seperti itu," katanya.
Upaya tersebut menurutnya untuk meningkatkan dua macam tujuan, pertama meningkatkan kualitas SDM dari sisi kecerdasan dan kesehatan. Kedua menstabilkan harga. "Operasi pasar seperti ini akan menstabilkan harga dalam rangka untuk menghadapi marak kartel dan spekulan itu," kata Djarot.
Baca juga: (Djarot akan tindak lanjuti pembangunan Pasar Timbul)
Pewarta: Afut Syafril
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
