"Satu orang atas nama Agus Martowardojo berhalangan hadir, nanti kami akan jadwalkan ulang untuk pemeriksaan," kata Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eva Yustisiana pada persidangan itu.
Eva mengatakan JPU semula akan menghadirkan delapan saksi untuk memberikan keterangan sehingga yang bisa memberikan keterangan tujuh saksi karena Agus berhalangan hadir.
Para saksi yang hadir adalah mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Angraeni, mantan Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh, mantan Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Kemendagri Elvius Dailami, anggota DPR Chaeruman Harahap dan pengusaha Winata Cahyadi dan Sekjen Kemendagri Yuswandi Tumenggung.
JPU KPK juga meminta majelis hakim yang diketuai John Halasan agar para saksi diperiksa bersama-sama karena keterangan yang diberikan relatif sama.
Ketua majelis hakim meminta tanggapan kuasa hukum terdakwa atas usulan JPU dan langsung diterimanya guna mempersingkat waktu pemeriksaan.
Para saksi ini memberikan keterangan atas keterlibatan dua terdakwa Irman dan Sugiharto yang didakwa merugikan negara Rp 2,3 triliun dalam proyek KTP-E.
Irman merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara itu, Sugiharto ialah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri.
Atas perbuatannya dalam kasus KTP-E itu, Irman dan Sugiharto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
