"Pemerintah mulai menjalankan peran sebagai akselerator, bukan regulator. Sekarang saatnya mengakselerasi regulasi agar diimplementasikan dan langsung ada hasilnya," kata Mardiasmo dalam sebuah diskusi di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan kunci bagi pemerintah dalam menjalankan peran sebagai akselerator adalah menyinergikan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan jumlah transfer daerah perlu diimbangi dengan upaya menyinergikan kebijakan penganggaran di pusat dan daerah.
"Perlu inline antara APBN dan APBD. Dibutuhkan pula sinergi di bidang fiskal, moneter, jasa keuangan, dan pelaku usaha," kata Mardiasmo.
Baca juga: (Wamenkeu ingatkan pengusaha belum ikut amnesti pajak)
Baca juga: (GnB inkubator akan dukung ekosistem startup Indonesia)
Selain itu, Wamenkeu juga menjelaskan bahwa salah satu perhatian pemerintah saat ini adalah mengatasi ketimpangam atau kesenjangan yang belum membaik meskipun APBN meningkat.
Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi kesenjangan adalah melalui reforma agraria, perluasan akses informasi pasar keuangan dan permodalan, serta pengembangan sumber daya manusia.
"Penganggaran SDM akan dioptimalkan untuk vokasi agar mempunyai sertifikasi keterampilan sehingga bisa menjadi cikal bakal produktivitas dan daya saing," ujar Mardiasmo.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar membenarkan bahwa akselerasi kebijakan pendidikan vokasi akan mampu mendorong produktivitas dan daya saing.
"Vokasi penting karena pengangguran masih banyak dari SMK," kata dia.
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
