Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman 2017 di Sasana Kriya Jakarta Timur, Kamis, mengatakan skema yang diminta Presiden Jokowi itu merupakan salah satu pilihan yang bisa diimplementasikan.
Teknologi itu memberi dampak dampak ganda tinggi sehingga akan dikembangkan. Budaya itu juga bisa dipakai di Indonesia, katanya.
Menurut mantan Menko Polhukam itu, untuk menerapkan skema tersebut, nantinya pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan asing yang telah berpengalaman.
"Kita bisa kerja sama dengan perusahaan di Denmark, Skandinavia, Amerika Serikat, mana saja. Tapi tetap harus memelihara lingkungan, tidak boleh lagi seperti yang lalu," katanya.
Presiden Joko Widodo meminta agar nelayan di Indonesia diajari untuk mengembangkan "aquaculture".
"Ajari nelayan kita untuk melihat barang apa ini off shore aquaculture," kata Presiden Jokowi.
Menurut dia, Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah fokus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset di bidang kelautan dan perikanan.
Oleh karena itu, ia meminta agar ada perhatian mengingat potensi besar di bidang kemaritiman yang dimiliki Indonesia yakni mencapai 1,33 triliun dolar AS per tahun.
"Nelayan kita jangan terus diajak kerja dengan pola lama, harus berani kita loncatkan, sudah berapa lama kita urusan cantrang setiap tahun. Urusan cantrang enggak ada habis-habisnya," katanya.
Presiden menilai urusan pro dan kontra penggunaan cantrang untuk menangkap ikan oleh nelayan menjadi perdebatan yang tak pernah usai di saat banyak negara lain justru sibuk melakukan riset dan inovasi di bidang kemaritiman.
"Urusan cantrang sehingga tidak segera ke tempat lain yang lebih baik, kenapa tidak bicara tentang off shore aquaculture. Negara kita 70 persen adalah air, adalah laut. Lihatlah Norwegia, lihatlah Taiwan setiap hari bicara off shore aquaculture," katanya.
Baca juga: (Presiden minta nelayan diajari soal "aquaculture")
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
