"Semua telah kita lakukan dengan menjaga tata kelola dan instrumen dengan baik," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Sri Mulyani mengatakan selama ini pemerintah berupaya meningkatkan daya saing bangsa melalui pemberian alokasi dalam APBN untuk belanja infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia.
Pengelolaan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, tambah dia, telah dilakukan secara optimal, tanpa menimbulkan risiko yang berlebih terhadap keberlangsungan APBN. Kondisi ini memberikan rasa aman kepada pelaku usaha dan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
"Tujuan tercapai, tata kelola bisa kita jaga. Confidence itu nilainya luar biasa besar. Begitu tidak ada confidence, ekonomi akan mengalami kesulitan cukup besar," kata Sri Mulyani.
Untuk itu, kenaikan peringkat utang Indonesia merupakan hal yang positif karena telah memberikan prospek investasi yang baik bagi perekonomian nasional. Namun, pemerintah akan tetap fokus menjaga tata kelola yang baik, meski tantangan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sangat besar.
"Tanpa membesarkan hasil yang ada, pemerintah akan tetap fokus. Ini hanya sebagai pengakuan bahwa pemerintah tetap menjaga tata kelola keuangan negara, walaupun kita memiliki target dan tujuan ambisius," ujar Sri Mulyani.
Ia menyakini peringkat layak investasi yang disertai pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan bisa menjadi momentum pembenahan untuk mengejar berbagai target pembangunan.
Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional S&P telah menempatkan Indonesia pada layak investasi ("investment grade") dengan menaikkan peringkat utang Indonesia pada tingkat BBB-/stable outlook.
S&P menyatakan bahwa peningkatan peringkat utang Indonesia didukung oleh efektivitas kebijakan fiskal dalam menciptakan stabilitas perekonomian, meski saat ini terjadi ketidakpastian ekonomi global.
Fokus pemerintah terhadap penciptaan anggaran yang lebih realistis juga menjadi poin penting dalam penilaian S&P, khususnya dalam mengurangi risiko penurunan penerimaan dan menekan pelebaran defisit anggaran.
Namun, S&P menilai bahwa Indonesia masih memiliki ruang untuk memperbaiki tingkat produk domestik bruto (PDB) per kapita dan rasio penerimaan perpajakan (tax ratio).
Pencapaian layak investasi itu menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari dunia internasional kepada perekonomian Indonesia, sehingga diharapkan mampu menurunkan biaya utang pemerintah dan memberikan ruang fiskal lebih besar.
Selain itu, apresiasi itu juga memiliki peran penting untuk meningkatkan investasi asing maupun domestik, baik di pasar modal, perbankan maupun korporasi, yang dalam jangka panjang bisa memberikan keyakinan positif terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Peringkat layak investasi telah diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional lain seperti Japan Credit Rating Agency (JCRA) pada Juli 2010, Fitch Rating pada Desember 2011, Moodys pada Januari 2012 dan Rating and Investment pada Oktober 2012.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
