Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo mengatakan penanggulangan teroris tidak hanya dilakukan dengan cara "hard approach" yakni dengan kekerasan, namun juga perlu dilakukan "soft approach" yaitu pendekatan dengan cara halus.
"Untuk itu harus membentengi lingkungan di pondok pesantren dan kampus-kampus yang ada di Kabupaten Jember, agar tidak ikut dalam aliran terorisme," tuturnya.
Menurutnya seluruh pihak perlu bersinergi untuk mengkonsolidasikan segenap elemen pemangku kepentingan dengan mendorong langkah-langkah pencegahan dan memperluas pengetahuan masyarakat mengenai ancaman terorisme di Kabupaten Jember.
"Polres Jember menggandeng BNPT untuk memberikan sosialisasi kepada organisasi pemerintah daerah, tokoh ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan Ormas terkait dengan ancaman dan bagaimana mencegah masuknya teroris di Jember," katanya.
Sementara Direktur Pencegahan Deputi BNPT Brigjen Pol Hamli mengatakan akar permasalahan terorisme di antaranya ideologi agama yakni pemahaman agama yang salah, solidaritas, separatisme dan berbagai latar belakang tumbuhnya terorisme di Indonesia.
"Munculnya terorisme di Indonesia yakni temuan tentang pelatihan dari kelompok Jamaah Islamiah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII) di Kecamatan Janto (NAD) pada tahun 2010," tuturnya.
Kelompok teroris, lanjut dia, menganggap bahwa jihad merupakan kewajiban dan pengaruh lingkungan strategis terhadap penyebaran paham radikalisme yang kini berkembang di lingkungan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Bahkan BNPT menyebut telah memetakan sebanyak 16 kabupaten/kota di Indonesia yang terindikasi masuk dalam penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan pondok pesantren.
Dalam akhir kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan kesepakatan menolak radikalisme dan terorisme oleh unsur Forum Pimpinan Daerah Jember dan deklarasi pernyataan sikap menolak radikalisme dan terorisme oleh Forpimda, MUI, NU, Muhamadiyah, dan GP Ansor.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
