Tahun depan sudah masuk tahun politik sehingga pemindahan ibukota kapan-kapan saja."Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan pemindahan Ibu Kota Negara RI sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu dekat, karena pemerintah masih membutuhkan energi dan biaya besar untuk menjalankan program-program yang dijanjikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK).
"Pemindahan ibukota jangan sekarang karena pemerintah seharusnya fokus pada program yang telah dijanjikan, misalnya Tol Sumatera dan Tol Jawa belum selesai," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Dia juga mencontohkan banyak program yang belum diselesaikan pemerintah, seperti pembangunan irigasi, swasembada pangan, harga listrik yang naik dan harga daging yang belum terkendali.
Sementara itu, menurut Zulkifli, tahun 2018 sudah memasuki tahun politik, seperti pendaftaran calon anggota legislatif dan penjaringan calon presiden dan wakil presiden sehingga lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan program-programnya.
"Tahun depan sudah masuk tahun politik sehingga pemindahan ibukota kapan-kapan saja," ujarnya.
Selain itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanayt Nasional (DPP PAN) tersebut menilai sebaiknya apabila pemindahan ibukota harus dilakukan oleh pemerintah, tanpa perlu melibatkan pihak swasta.
Hal itu, dinilainya, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan menjadi pertanyaan publik.
"Kalau pindah ibu kota, ya pemerintah. Itu yang dipindahkan pusat pemerintahan. Kalau swasta yang memindahkan pusat pemerintahan, bagaimana jadinya? Masa pusat pemerintahan dipindahkan swasta," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibukota, termasuk soal skema pendanaan direncanakan rampung tahun ini, dan prosesnya memakan waktu lama.
(Baca juga: Presiden Jokowi minta kajian mendalam pemindahan ibu kota)
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
