Sabtu, 22 Juli 2017

Rachmat Witoelar: daerah pimpin aksi perubahan iklim

| 5.003 Views
Rachmat Witoelar: daerah pimpin aksi perubahan iklim
Dokumentasi: Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Rachmat Witoelar (kedua kanan) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) dan Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja (kedua kiri). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf) ()
Jakarta (ANTARA News) - Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengatakan emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar berasal dari aktivitas perkotaan sehingga kepala daerah harus berdiri di depan memimpin aksi pengendalian perubahan iklim.

Rachmat Witoelar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan sesuai data Bank Dunia bahwa kota-kota di seluruh dunia hanya terdiri atas tiga persen daratan di bumi, tetapi mengonsumsi 60 sampai dengan 80 persen energi dan memproduksi 75 persen emisi gas rumah kaca.

Perubahan iklim merupakan ancaman global namun, menurut dia, kunci keberhasilan aksi pengendaliannya harus dilakukan di tingkat lokal. Terlebih lagi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingginya tingkat urbanisasi di mana pada 2015 mencapai 59,3 persen diperkirakan meningkat menjadi 82,37 persen penduduk tinggal di perkotaan di 2045.

Selain itu, pertumbuhan wilayah urban di Indonesia sangat cepat. Pada tahun 2020, diperkirakan akan tumbuh 20 metropolitan, 50 kota sedang dan lebih dari 100 kota kecil yang baru. Kota-kota baru ini berpotensi menyerap karbon, namun akan mengemisikan karbon yang sangat tinggi mengingat teknologi dan sumber daya yang terbatas dan perencanaan yang kurang terintegrasi.

Karena itu, menurut dia, sangat penting sekali untuk melibatkan wali kota dan bupati dalam perjuangan melawan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan karena kebanyakan aktivitas ekonomi, aset negara, infrastruktur, dan fasilitas pemerintahan ada di kabupaten dan kota.

Jika perencanaan dan pembangunan kota tidak dilakukan secara tepat, maka tingkat urbanisasi dan perkembangan kota yang sangat cepat ini akan memberi tekanan pada persediaan air, sampah, kesehatan masyarakat dan juga menciptakan daerah kumuh, macet, konflik kepemilikan lahan, kesenjangan ekonomi dan kriminal.

Ketika kota sudah dibangun dengan cara yang tidak berkelanjutan, Rachmat mengatakan maka bentuk bangunan kota dan pola tata guna lahan akan terkunci untuk beberapa generasi mendatang dan menjadikan kota kurang kompetitif.

"Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa hal untuk mendorong pemerintah kota dan kabupaten agar lebih berkelanjutan. Misalnya dengan program Adipura yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Program Pengembangan Kota Hijau oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sejak diperkenalkannya konsep keberlanjutan ini, sudah banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang mengimplementasikannya," katanya.

Namun, lebih lanjut ia mengatakan Indonesia juga masih memiliki banyak tantangan, diantaranya kurang tersedianya data yang dapat diakses, kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, dan kurangnya kepemimpinan yang fokus pada visi keberlanjutan. Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Sebelumnya, Rachmat yang mengikuti Eco City World Summit di Melbourne, Australia, pada 12 hingga 14 Juli 2017, juga menyatakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman global, namun kunci keberhasilan aksi perubahan iklim harus dilakukan di tingkat lokal. Rachmat Witoelar juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia untuk Paris Agreement mengenai aksi global perubahan iklim sesuai yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika berada di KTT G20 dua minggu lalu.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore menyampaikan apresiasi khusus pada Indonesia karena telah menekankan posisi Indonesia pada dunia bahwa Indonesia berkomitmen untuk aksi perubahan iklim.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar Pembaca
Baca Juga