"Bagi Indonesia, akses Protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) oleh negara-negara pemilik senjata nuklir adalah suatu keharusan," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan Komisi SEANWFZ di Manila, Filipina pada 3 Agustus 2017.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setelah 22 tahun sejak Traktat SEANWFZ ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN untuk menjadikan kawasan ASEAN bebas senjata nuklir, belum ada negara pemilik senjata nuklir yang melakukan aksesi kepada Protokol Perjanjian tersebut.
"Aksesi negara-negara pemilik senjata nuklir terhadap Protokol Traktat SEANWFZ sangat penting untuk memastikan efektivitas traktat tersebut dan sekaligus memastikan 600 juta penduduk ASEAN terbebas dari ancaman senjata nuklir," ujar Menlu Retno.
Terkait hal itu, Pemerintah Indonesia mendorong agar ASEAN meningkatkan pendekatan kepada negara-negara pemilik senjata nuklir untuk mengatasi hambatan dalam aksesi kepada protokol SEANWFZ oleh pemilik senjata nuklir. Pemerintah Indonesia juga menyampaikan bahwa ASEAN telah memiliki matriks yang memuat berbagai posisi ASEAN dan kesulitan negara pemilik senjata nuklir untuk melakukan aksesi.
"Saya mengusulkan agar ASEAN dapat kembali meningkatkan intensitas komunikasi dengan negara-negara pemiliki senjata nuklir untuk membahas langkah ke depan," tutur Menlu RI.
Pertemuan Komisi SEANWFZ, yang mengawali rangakain pertemuan menteri luar negeri (menlu) ASEAN ke-50, merupakan mekanisme tingkat Menlu untuk mengawasi implementasi Protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ).
Pertemuan itu menyepakati untuk memperpanjang Rencana Aksi SEANWFZ guna memperkuat implementasi perjanjian tersebut yang berakhir pada 2017 untuk periode lima tahun ke depan.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
