Selasa, 26 September 2017

Buah manis dana desa di Ponggok

| 6.538 Views
Buah manis dana desa di Ponggok
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) melihat suasana Umbul Ponggok saat mengunjungi desa wisata di Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (23/8/2017). Ia berharap agar bantuan dana desa dari pemerintah dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pemberdayaan masyarakat menuju desa yang mandiri dan sejahtera. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)
Di pinggir kolam yang berair jernih, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedhi Mulyono, berswafoto.

"Ini ya kepala desa yang hebat. Saya ingin selfie, sebentar mana ponsel saya? Supaya bisa selfie dengan kepala desanya," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko dan Pelaksana Tugas Bupati Klaten yang juga bernama Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengungkapkan kekagumannya pada pengelolaan perekonomian Desa Ponggok.

Desa Ponggok yang berada di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dianggap berhasil memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Desa itu tercatat sebagai salah satu desa wisata terbaik 2017 dan memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) terbaik 2016 menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok mengembangkan perekonomian desa lewat unit-unit usaha seperti Umbul Ponggok, kios kuliner, kolam renang, wisata Ponggok Ciblon, dan toko modern desa.

Tempat wisata Umbul Ponggok adalah kolam mata air alami dari Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang berada di sebelah barat dari Desa Ponggok.

Umbul tersebut sering menjadi tempat pengunjung membuat foto di bawah air dengan berbagai tema, seperti sambil mengendarai sepeda motor atau sedang duduk di kursi sambil mengoperasikan komputer.

Menurut penuturan Junaedhi, Ponggok pertama mendapat dana desa pada 2015 sebesar Rp300 juta, lalu naik menjadi Rp600 juta pada 2017.

Pada tahun ketiga implementasi dana desa, Ponggok sudah mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan baik dan menyusun program prioritas pembangunan desa, misalnya pemenuhan jamban dan saluran air kotor.

Desa Ponggok yang berpenduduk sekitar 2.300 orang juga memiliki BUMDes Tirta Mandiri, yang awalnya mempekerjakan tiga orang dan kini sudah bertambah 82 orang dengan gaji di atas upah minimum regional.

"Semua karyawan juga sudah BPJS. Kami juga ada program satu rumah satu sarjana. Sekarang sudah ada 43 sarjana di desa. Dulu tanah di sini dijual Rp10 ribu per meter tidak laku, sekarang Rp4 juta-Rp5 juta per meternya," kata Junaedhi.

Direktur BUMDes Tirta Mandiri Joko Winarno menjelaskan bahwa Tirta Mandiri juga ditunjuk menjadi ketua dalam forum BUMDes se-Kabupaten Klaten.

"Tentunya desa di luar Ponggok mau diberdayakan potensinya, ada potensinya tetapi masih bingung. Ada ahli dari Universitas Gadjah Mada juga yang membantu untuk pendayagunaan desa," kata Joko.

Kepada ratusan orang yang berkumpul di Balai Desa Ponggok, Sri Mulyani mengaku kagum dengan kemampuan Desa Ponggok mengelola dana desa untuk menyejahterakan warganya.

"Balai pertemuan di desa sudah mirip dengan di kantor saya. Tadi (di umbul, red.) airnya juga lebih bersih dari air PAM di Jakarta. Saya betul-betul melihat ini sebagai prestasi yang luar biasa," kata Ani.

Menteri Keuangan berharap makin banyak desa di Indonesia yang mengikuti keberhasilan Desa Ponggok membangun desa secara mandiri menggunakan dana desa.

"Kami akan lihat sebagai contoh yang berhasil, karena kami melihat komitmen pemimpin dan masyarakatnya, juga lingkungannya yang selalu dijaga baik. Sekarang tiap desa mendapatkan anggaran dari pemerintah. Kalau Ponggok bisa, yang lain harusnya juga bisa," kata Sri Mulyani.




Pendapatan BUMDes


BUMDes Tirta Mandiri telah mampu membukukan pendapatan Rp10 miliar pada 2016 dan memproyeksikan pendapatan Rp15 miliar sepanjang 2017.

Menteri Keuangan ingin jajaran Pemerintah Desa Ponggok berhati-hati dalam menjalankan program dan usahanya mengingat upaya menjaga prestasi dan memelihara kesuksesan merupakan sesuatu yang sulit dilakukan.

Ia berpesan kepada pemimpin desa untuk menjaga kerukunan warga sekaligus menciptakan rasa saling memiliki.

"Bahwa ini adalah kerja bersama, pelihara terus solidaritas jangan sampai dirusak oleh siapa pun," ucap dia.

Setelah mampu memiliki badan usaha mandiri, Ponggok selanjutnya harus memastikan proses pembuatan kebijakan dalam RPJMDes bisa mencerminkan komitmen warga agar kemakmuran dapat terjaga.

Menteri Keuangan juga mengemukakan bahwa dia akan akan mengajak Junaedhi ke negara-negara makmur seperti Singapura dan negara-negara Skandinavia untuk mempelajari kebijakan-kebijakan publik di sana.

"Saya akan sedih kalau ada desa yang maju namun dirusak oleh segelintir orang. Di level negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan desa bisa terjadi. Tolong dijaga agar RI punya contoh nyata negara yang makmur itu seperti apa," katanya.

Kepada warga yang berkumpul di Balai Desa Ponggok, Sri Mulyani juga menjelaskan perihal reformulasi atau penghitungan ulang dana desa guna lebih memprioritaskan desa yang belum maju.

Kementerian Keuangan melakukan penghitungan dana desa dengan mengubah alokasi dasar, memperbesar alokasi berbasis formula, dan afirmasi bagi desa-desa prioritas (terpencil, tertinggal, terdepan).

Penghitungan dana desa saat ini mencakup porsi alokasi dasar sebesar 90 persen untuk kepentingan pemerataan dan porsi alokasi formula 10 persen untuk aspek keadilan. Reformulasi dana desa nantinya memungkinkan penurunan porsi alokasi dasar.

Mengenai porsi alokasi formula 10 persen tersebut masih terbagi dengan bobot jumlah penduduk desa 25 persen, angka kemiskinan desa 35 persen, luas wilayah desa 10 persen, dan tingkat kesulitan geografis desa 30 persen.

"Kami tentu berharap transfer dana desa yang mencapai rata-rata Rp800 juta per desa per tahun dikelola dengan baik. Kami bersama instansi pemerintah lain akan terus evaluasi transfer dana desa," kata Menteri Keuangan.

Pemerintah juga akan terus mengupayakan pemberdayaan dan pendampingan bagi pemimpin desa.

"Kalau mayoritas kepala desa tidak hebat, nanti Rp60 triliun tidak menjadi apa-apa. Kami ingin kemiskinan di RI hilang," katanya.

"Buktinya di Ponggok kurang dari lima tahun kemiskinan tidak ada. Kalau Ponggok bisa mengapa tidak di tempat lain. Dengan dana transfer ke desa plus APBN untuk kurangi kemiskinan, kami harap Indonesia makin menciptakan keadilan," ia menambahkan.

Ia juga mengatakan seluruh desa di Indonesia harus belajar dari desa-desa lain yang sukses maupun gagal dalam mengelola bantuan pemerintah.

"Seperti kita tahu ada kepala desa yang ditangkap karena korupsi. Hati manusia bisa dihinggapi oleh rasa tamak. Uang untuk rakyat diambil dan dimakan sendiri, jahatnya korupsi bisa terjadi di mana-mana," katanya.

Ia mengatakan akan berusaha memperbaiki sistem untuk mencegah penyalahgunaan dana desa dan untuk itu pemerintah daerah harus membantu membangun tata kelola yang bersih.

"Keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan kita semua. Pemerintah akan berusaha menggunakan semua daya upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil. Kalau rakyat Indonesia bekerja bersama secara rukun, maka Indonesia adil, makmur, sejahtera pasti bisa tercapai," demikian Sri Mulyani.


Editor: Maryati

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar Pembaca
Baca Juga