Selasa, 26 September 2017

Solusi tanpa masalah baru bagi Rohingya

| 6.153 Views
Solusi tanpa masalah baru bagi Rohingya
Ribuan umat muslim yang tergabung dalam 25 organisaasi Islam melakukan aksi damai dan penggalangan dana untuk umat Muslim Rohingya di Tugu Adipura Bandar Lampung, Lampung, Jum'at (8/9/2017). (ANTARA FOTO/Ardiansyah)
Jakarta (ANTARA News) - Rohingya bisa berarti tangis kesedihan ketika satu etnis yang mendiami Rakhine State di Myanmar mengalami persekusi tanpa alasan mendasar yang dapat diterima akal sehat.

Namun mengimpor persoalan di Rakhine State sebagai sumber konflik baru di Tanah Air juga bukan berarti sesuatu yang bijak.

Oleh karena itu, dengan penuh pertimbangan yang matang Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mengambil sikap.

Gejolak pro dan kontra mengenai Rohingya memang kian meluas di Tanah Air di tengah semakin kuatnya dunia internasional mempertanyakan masihkah Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin Myanmar berhak atas nobel perdamaian yang pernah diterimanya.

Keadaan memang semakin tak berpihak bagi kaum Rohingya yang muslim minoritas itu. Setidaknya sejak akhir Agustus 2017, sudah 150.000 pengungsi Rohingya meninggalkan rumahnya di Rakhine State menuju Bangladesh untuk suaka keamanan.

Sampai pada satu titik ketika Bangladesh bahkan tak lagi mampu menampung begitu banyak pengungsi Rohingnya yang masuk, Aung San Suu Kyi masih saja belum menentukan sikap.

Maka tidak lama setelah isu kekerasan dan krisis kemanusiaan kembali memanas di Rakhine State, Presiden Jokowi menegaskan aksi nyata untuk menghentikannya.

Presiden Joko Widodo bahkan sampai memberikan pernyataan sekaligus menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di sana.

"Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar," demikian Presiden menegaskan pada Minggu malam, 3 September 2017, di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden menegaskan perlu aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Untuk itu, Pemerintah RI bertindak cepat dengan menginstruksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk segera bertolak menuju Myanmar.

Melalui Retno, Presiden Joko Widodo mendesak pemerintah Myanmar untuk secepatnya menghentikan aksi kekerasan dan memberikan perlindungan bagi semua etnis dan pemeluk agama serta memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan.

"Saya telah menugaskan Menlu Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri, menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekjen PBB Bapak Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Bapak Kofi Annan," ia menambahkan.

Formula 4+1
Dalam pernyataannya itu, Kepala Negara sekaligus menyampaikan komitmen Pemerintah RI untuk melakukan aksi nyata menghadapi krisis kemanusiaan di Rakhine State.

Pemerintah RI telah dan akan terus memberikan bantuan kemanusiaan, baik ke kawasan Rakhine State maupun untuk para pengungsi di Bangladesh.

"Pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan. Ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer. Juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakhine State," ucap Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan Retno Marsudi untuk bertolak ke Dhaka, Bangladesh.

Kunjungan tersebut guna mempersiapkan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi yang ada di Bangladesh.

Indonesia sendiri telah menampung para pengungsi dari Rakhine State. Hal itu merupakan salah satu wujud kepedulian dan komitmen Indonesia dalam memberikan bantuan terbaik bagi warga Rakhine.

"Sekali lagi, kekerasan, krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan," tegas Presiden.

Tak berselang lama Menlu Retno Marsudi pun melakukan pertemuan dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi pada awal September 2017.

"Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan," kata Retno.

Dalam pertemuan, Menlu RI menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State.

Empat elemen ini terdiri dari: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Menlu RI.

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Korban "Adu Tarik"
Persoalan Rohingya bukan sesuatu yang sederhana, etnis yang mendiami Myanmar sejak abad ke-8 M itu seperti menempati tempat yang salah di waktu yang tidak tepat.

Selain sentimen perbedaan agama juga karena wilayah Rakhine dan Sanghan diduga menyimpan, merujuk laporan Departemen Perdagangan dan Investasi Inggris (UKTI), kandungan minyak senilai 3,2 juta barel dan cadangan LNG yang sangat besar.

Maka untuk kepentingan yang lebih besar, penduduk di sana pun harus pergi, karena akan digunakan sebagai jalur pipa minyak, industri energi dan "Deep Sea Port" akses ke Lautan Hindia.

The Ecologist pun menyebut Rohingya sebagai korban "Geopolitical Tug Of War", berada di waktu dan tempat yang salah dimana ada kandungan Hidrokarbon dan tarik-tarikan pengaruh di wilayah ekonomi. Maka negara-negara yang terlibat di dalamnya pun tidak akan pernah bisa adil.

Ketua Umum DPP Gema Mathlaul Anwar Ahmad Nawawi mengatakan tragedi Rohingnya adalah tragedi kemanusiaan sehingga mereka harus dibela sekuat tenaga dengan semua potensi dan tidak kemudian dibelokkan untuk alat politik di dalam negeri.

"Apapun keyakinan agamanya, kita sepakat bahwa kekerasan yang mencerabut nilai kemanusiaan, tidak dapat dibenarkan atas dalih dan alasan apapun," katanya.

Penggagas dan pendiri Gerakan Damai Nusantara Jappy M. Pelokilla menilai persoalan Rohingya harus diselesaikan tanpa harus menimbulkan persoalan baru.

Ia juga tidak ingin persoalan itu merembet menjadi konflik baru di Indonesia dan ia mendorong Pemerintah RI untuk terus melakukan diplomasi untuk turut serta memberikan kontribusi formula dan solusi perdamaian di Rakhine State.

"Gerak sigap dan langkah cepat Menlu Retno, patut diapresiasi oleh semua berbagai kalangan di dalam negeri dan luar negeri. Menlu menggunakan media komunikasi yang tepat," katanya.

Maka solusi damai bagi Rakhine State pun diharapkan segera muncul tanpa menimbulkan konflik baru di tempat lain. 

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga