Penyampaian Kajian Hak Angket DPR

Kamis, 15 Juni 2017 03:22 WIB

Penyampaian Kajian Hak Angket DPR

Perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kiri) dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Yuliandri (kanan) menyampaikan keterangan pers didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) di Jakarta, Rabu (14/6/2017). Kedatangan perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan hasil kajian dan pernyataan sikap para pengajar hukum tata negara terkait dengan hak angket DPR. (ANTARA /M Agung Rajasa)

Penyampaian Kajian Hak Angket DPR

Perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kedua kiri) dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Yuliandri (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah), Wakil Ketua Laode Muhammad Syarif (kiri), Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan) di Jakarta, Rabu (14/6/2017). Kedatangan perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan hasil kajian dan pernyataan sikap para pengajar hukum tata negara terkait dengan hak angket DPR. (ANTARA /M Agung Rajasa)

Penyampaian Kajian Hak Angket DPR

Perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kiri) menyampaikan keterangan pers didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) di Jakarta, Rabu (14/6/2017). Kedatangan perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan hasil kajian dan pernyataan sikap para pengajar hukum tata negara terkait dengan hak angket DPR. (ANTARA /M Agung Rajasa)

Penyampaian Kajian Hak Angket DPR

Perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kedua kiri) dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Yuliandri (kanan) menyampaikan keterangan pers didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan) serta Wakil Ketua Laode Muhammad Syarif (kiri) di Jakarta, Rabu (14/6/2017). Kedatangan perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan hasil kajian dan pernyataan sikap para pengajar hukum tata negara terkait dengan hak angket DPR. (ANTARA/M Agung Rajasa)

Penyampaian Kajian Hak Angket DPR

Perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kedua kiri) dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Yuliandri (kanan) menyampaikan keterangan pers didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan) dan Wakil Ketua Laode Muhammad Syarif (kiri) di Jakarta, Rabu (14/6/2017). Kedatangan perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan hasil kajian dan pernyataan sikap para pengajar hukum tata negara terkait dengan hak angket DPR. (ANTARA/M Agung Rajasa)