Arus Mudik Lingkar Gentong

DPD ini memang posisinya jadi seperti \"asisten DPR\" karena memang powerless. Untuk legislasi misalnya, dibatasi untuk RUU yang berkaitan dengan daerah itu hanya mengusulkan tanggapan atas RUU kepada DPR. Begitu juga dengan fungsi budgeting dan pengawasan, hanya bisa mengusulkan dan melaporkan kepada DPR. Tidak seperti DPR yang fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasannya sangat full. Untuk membuat DPD bergigi diperlukan \"bedah besar\" sistem ketatanegaraan kita.