Jakarta (ANTARA News) - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) harus diikuti dengan kebijakan yang pro-rakyat dan menindak tegas semua pihak termasuk jika ada oknum di PT Pertamina (Persero), yang terlibat dalam aksi penyelundupan dan penimbunan BBM. "Kami dukung apa pun kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, dan didukung oleh tindakan tegas di bidang hukum," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (DPN Pakar Pangan) Jackson Kumaat di Jakarta, Minggu, menanggapi rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM. Jackson mengatakan partainya dapat memahami kebijakan pemerintah yang "terpaksa" menaikkan BBM karena naiknya harga minyak mentah dunia, sehingga berimbas ke harga BBM di Tanah Air. Menurut dia, sepanjang pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, maka hal itu diyakini akan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. "Salah satu bentuk keberpihakan Presiden, yakni segera menghukum oknum-oknum yang terlibat aksi penyelundupan dan penimbunan BBM," kata Jackson. Namun dia mengingatkan bahwa ketersediaan BBM secara nasional penting bagi roda perekonomian negara. Apabila terjadi hambatan dalam distribusi BBM yang menimbulkan kelangkaan, maka pemerintah dan aparat terkait, harus mengatasi secepatnya. "Yang terpenting, pemerintah harus menjaga ketersediaan BBM. Jangan sampai terjadi antrian panjang. Ini kan sangat menjengkelkan. Tindakan ini juga harus berlaku pada program konversi minyak tanah ke gas," katanya. Dia mengharapkan labilnya harga minyak mentah dunia dan terjadinya krisis global akhir-akhir ini tidak dicampur-adukan dengan analisis-analisis politik kepentingan jangka pendek menjelang suksesi 2009. Pakar Pangan telah lolos verifikasi Depkum dan HAM sebagai badan hukum dan menurut rencana pada Senin (12/5) akan menyerahkan formulir pendaftaran sebagai peserta pemilu 2009 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008