Jakarta (ANTARA News) - Center for Policy Reform (CPR) yang anggotanya terdiri dari para ahli dan berorientasi kepada aksi nyata mengusulkan kepada pemerintah untuk mengkombinasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sehingga bunga KUR menjadi lebih rendah. Ketua CPR, BS Kusmuljono yang juga Komisaris BRI di Jakarta, akhir pekan lalu mengatakan, KUR bentuk baru itu bisa semakin meningkatkan produksi pangan. "Kalau sekarang dengan tidak ada pembiayaan, produksi beras petani kita mencapai tiga juta ton, bayangkan kalau KUR untuk ketahanan pangan bisa jalan karena bunganya murah, maka produksi kita akan meningkat," katanya dan menambahkan kelebihan produksi bisa diekspor. KUR merupakan kredit yang disalurkan beberapa perbankan dengan dukungan penjaminan dari dua lembaga penjamin kredit yaitu Askrindo dan Perum SPU. Bunga KUR selama ini sesuai dengan bunga pasar, sementara KKPE merupakan kredit yang juga disalurkan bank pelaksana dengan dukungan subsidi dari APBN. Menurut Kusmuljono, suku bunga kredit dari KUR bentuk baru tersebut bisa menjadi lebih rendah karena adanya subsidi dari pemerintah. Subsidi ini berasal dari APBN yaitu dana-dana untuk UKM dan koperasi yang disalurkan pemerintah ke berbagai departemen. "Setiap tahun di APBN ada sekitar Rp17 triliun - Rp20 triliun dana di 13 departemen. Nah, kita usul sebagian dana tersebut digunakan untuk mensubsidi KUR khususnya yang untuk ketahanan pangan," kata Kusmuljono yang juga pendiri CPR. Ia memperkirakan dengan adanya subsidi tersebut, bunga KUR ketahanan pangan bisa turun empat persen menjadi 12 persen. "Dengan bunga 12 persen setahun, maka sektor pertanian akan dapat menyerap KUR ini dalam jumlah besar dan produksi pertanian akan meningkat," katanya. Penyaluran KUR melalui perbankan, menurut dia, banyak keuntungannya karena semuanya ada ketentuannya. "Kalau tidak kembali ada akibatnya, bisa mauk bui. Sedangkan dana program di departemen kan tidak kembali," katanya. KUR dicanangkan sejak November tahun lalu dengan plafond kurang dari Rp500 juta, namun sejak Februari setelah pemerintah memberikan suntikan modal terhadap dua lembaga penjamin kredit sebesar Rp1,47 triliun, plafond KUR ditetapkan menjadi maksimum Rp5 juta. Dengan adanya penjaminan melalui PT Asrindo dan Perum SPU, dana perbankan yang bisa disalurkan kepada UKM bisa mencapai Rp14,7 triliun. Jumlah itu berdasarkan gearing ratio sebesar 10 kali dari dana penjaminan. Menurut Kusmuljono, tanggapan masyarakat terhadap dana KUR sangat luar biasa. Sejak Februari lalu hingga saat ini Bank BRI misalnya telah menyalurkan KUR sekitar Rp4 triliun dengan jumlah debitur sekitar 500 ribu, dan rata-rata dana yang disalurkan sebesar Rp3,9 juta. BRI, lanjutnya, mentargetkan hingga akhir tahun ini dapat menjaring satu juta nasabah baru dengan jumlah dana yang disalurkan sekitar Rp8 triliun. Pemerintah, katanya, juga telah memutuskan untuk kembali menambah dana penjaminan di Asrindo sebesar Rp2 triliun. Dengan besaran dana tersebut, jumlah kredit perbankan yang bisa disalurkan kepada UKM dan petani mencapai Rp20 triliun. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008