Semarang (ANTARA News) - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI melalui Komisi VII DPR meminta kepada Pertamina untuk secara detail memberikan laporan keuangan dan tanggung jawab tentang proses impor baik BBM maupun crude oil. Selain itu, Pertamina juga harus memberi laporan siapa para pelaku pelaksana termasuk margin dan profitnya secara tertulis kepada DPR RI, kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Tjahjo Kumolo, di Semarang, Senin. Menurut dia, laporan itu pada prinsipnya agar Komisi VII dan panitia anggaran bisa mendalami dan semua itu agar ada transparansi sehingga diketahui secara luas karena ini menyangkut APBN, demi untuk peningkatan pemasukan negara. Ia menilai, selama ini Pertamina belum pernah memberikan laporan tentang posisi keuangan dan masalah impor BBM, sehingga wajar apabila DPR menanyakan hal ini agar ada transparansi. Menyinggung kenaikan BBM yang sudah berjalan selama tiga minggu terakhir ini, ia mengatakan, kebijakan pemerintah ini cukup memberatkan masyarakat, apalagi dengan kenaikan BBM juga terjadi kenaikan harga bahan sembilan bahan pokok. "Praktis rakyat akan semakin berat menanggung beban hidup, belum masalah transportasi pasti akan memberatkan rakyat kecil. Bahkan, pupuk bersubsidi juga langka sehingga pemerintah perlu mencermati masalah-masalah yang krusial," katanya. Untuk itu, ia meminta, pemerintah hendaknya membuat kebijakan yang prorakyat, sehingga tingkat kesejahteraan rakyat bisa lebih baik. "Apabila kebijakan yang tidak prorakyat terus terjadi, praktis rakyat akan semakin terhimpit dengan beban hidup yang berat," kata Tjahjo yang juga anggota DPR RI dari Komisi XI.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008