Sesuai dengan permintaan Dirjen Sarpras (Kementrian Pertanian) yang menghendaki untuk membuka blokir (pupuk), BPN harus verifikasi lokasi bahwa lahan seluas 8.000 (hektare) itu memang ada tanamannyaTulungagung, Jatim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, meminta masyarakat desa hutan untuk mengumpulkan data luasan lahan tanam mereka guna diajukan sebagai syarat membuka blokir jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat.
"Data luasan lahan ini yang selanjutnya akan kami verifikasi lapangan bersama para pihak terkait," kata Plt. Asisten Administrasi Pemkab Tulungagung Tatang Suhartono di Tulungagung, Selasa.
Para pihak yang terlibat dalam verifikasi dimaksud antara lain adalah Perhutani, Dinas Pertanian, dan Badan Pertanahan Nasional.
Sesuai data lahan yang diblokir Kementerian Pertanian, total ada 8.000 hektare lahan di wilayah Tanggunggunung yang distop jatah pupuk subsidi karena dicurigai fiktif.
"Sesuai dengan permintaan Dirjen Sarpras (Kementrian Pertanian) yang menghendaki untuk membuka blokir (pupuk), BPN harus verifikasi lokasi bahwa lahan seluas 8.000 (hektare) itu memang ada tanamannya," kata Tatang.
Verifikasi ditargetkan selesai pada akhir bulan ini, mengingat pada pertengahan Oktober, sudah memasuki musim tanam.
"Ya, Insya Allah sampai akhir bulan (September ) selesai," kata Tatang.
Tatang optimistis dengan syarat pembukaan blokir yang diminta oleh Kementrian Pertanian, penyaluran pupuk bisa dibuka lagi.
"Secara teknis clear, karena yang diminta dari Ditjen Sarpras (Kementerian Pertanian) bahwa lahan seluas 8.000 ha di Tanggunggunung memang ada tanamannya," kata Tatang.
Kendati optimistis, Tatang mengaku tetap menyiapkan opsi cadangan dengan membeli pupuk nonsubsidi menggunakan dana APBD, dan untuk selanjutnya dijual dengan harga subsidi pada petani Tanggunggunung.
Dana pembelian pupuk nonsubsidi diperkirakan menyerap anggaran sebesar Rp15 miliar dan akan diambilkan dari dana tanggap darurat Pemkab Tulungagung.
"Namun proses itu dirasa terlalu rumit dan lama sehingga akan berimbas dengan gagalnya musim tanam jagung di Tanggunggunung," katanya.
Bantuan pupuk subsidi dibatasi untuk luasan lahan dua hektare.
Jika petani mengolah hingga 10 hektare, maka yang delapan hektare harus membeli pupuk nonsubsidi.
Baca juga: Pupuk Indonesia siapkan stok pupuk subsidi tiga kali lipat
Baca juga: Presiden: Pemerintah akan terus perbaiki subsidi energi dan pupuk
Baca juga: Hingga Mei 2019, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi 3,7 juta ton
Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
