counter

Kenaikan tarif cukai SKT harus di bawah SKM

Kenaikan tarif cukai SKT harus di bawah SKM

Pekerja menyortir daun tembakau di Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur, Rabu (2/10/2019). Rencana kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen tahun 2020 diprediksi akan menurunkan penyerapan tembakau petani, dan berdampak pada 4,5 juta pekerja sektor tembakau di Jawa Timur. ANTARA FOTO/Seno/hp. (ANTARA FOTO/SENO)

Jakarta (ANTARA) - Kenaikan tarif cukai sigaret kretek tangan (SKT) harus jauh di bawah sigaret kretek mesin (SKM) maupun sigaret putih mesin (SPM).

Hal itu untuk melindungi kelangsungan hidup industri ini menyusul rencana pemerintah memberlakukan tarif cukai baru pada 2020.

"Persentase kenaikan maksimal cukai rokok buatan tangan harus jauh di bawah rokok buatan mesin. Ini untuk melindungi para pekerja SKT yang jumlahnya puluhan ribu orang," ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, harus ada perbedaan tarif antara pabrikan yang menggunakan mesin dengan yang menggunakan tenaga manusia.

 "Kebijakan cukai pemerintah harus didukung, namun tetap memperhatikan keberlangsungan lapangan kerja masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Dirjen Bea Cukai: Kami dengarkan keluhan industri rokok
Baca juga: Indef nilai kenaikan tanda penentuan cukai rokok bermasalah
Petani memanen daun tembakau jenis gagang sidi di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (5/10/2019). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/hp.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menyatakan, jika kenaikan tarif cukai SKT tidak berbeda jauh dengan rokok mesin, maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

“Selama ini SKT merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja,” kata Andi.

Berbagai kekhawatiran tersebut juga sudah disampaikan Andi Gani saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pekan lalu.

"Kami juga mendesak Menteri Keuangan tidak membuat gaduh dengan mengeluarkan kebijakan yang merugikan industri dan buruh," kata Andi.

Kementerian Perindustrian mencatat total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok mencapai 5,98 juta orang.

Rinciannya, 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. Sebagian besar pekerja di manufaktur merupakan para pelinting SKT.

Baca juga: Curahan hati petani tembakau, ingin cukai rokok hanya naik 7-11 persen
Baca juga: Perum Peruri jajaki potensi cetak cap cukai rokok Pakistan
Pekerja menjemur rajangan daun tembakau jenis gagang sidi di tengah pematang sawah kering di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (5/10/2019). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/hp;.

Selain tarif cukai, Andi juga mendorong penggabungan batasan produksi rokok buatan mesin SPM dan SKM.

Menurut Andi, perusahaan rokok besar asing multinasional masih memanfaatkan tarif cukai yang murah untuk merebut pasar.

"Pabrik multinasional yang punya SPM dan SKM itu harus digabung agar produksi rokok mesin dijadikan satu dan nanti bayar cukai tertinggi," katanya.

Penggabungan ini diharapkan akan menciptakan aspek keadilan dalam berbisnis di industri hasil tembakau, utamanya melindungi SKT dan pabrikan rokok kecil lokal agar tidak bersaing langsung dengan pabrikan rokok besar asing yang padat modal.

Direktorat Jenderal Bea Cukai sebelumnya menegaskan bahwa kenaikan tarif produk kretek buatan tangan akan lebih rendah ketimbang kretek buatan mesin.

Namun belum dipastikan besaran kenaikan tarif di masing-masing golongan tersebut. Yang dijadikan pertimbangan tarif cukai yang lebih rendah untuk SKT adalah karakteristik industri ini yang padat karya dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Aktivis anti korupsi Emerson Yuntho juga menilai, aturan cukai hasil tembakau (CHT) harus dibuat ringkas.

"Aturan cukai rokok yang kompleks akan menimbulkan banyak celah. Akibat dari celah tersebut, hilangnya potensi penerimaan negara tidak dapat dicegah," katanya.
Baca juga: Cukai rokok naik, pengusaha diminta jangan apriori
Baca juga: Pemerintah diminta tinjau ulang kebijakan tarif cukai rokok

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ombudsman RI: Tutup defisit BPJS lewat cukai rokok

Komentar