Buku "Dunia Yohana" ceritakan perjalanan lima tahun Menteri Yohana

Buku "Dunia Yohana" ceritakan perjalanan lima tahun Menteri Yohana

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Gembira (dua kanan) saat peluncuran buku "Dunia Yohana, Inspirasi dari Ufuk Timur" di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Kamis (17/10/2019). ANTARA/Dewanto Samodro

Jakarta (ANTARA) - Buku "Dunia Yohana, Inspirasi dari Ufuk Timur" menceritakan biografi Yohana Susana Gembira selama lima tahun kehidupannya sejak terpilih menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga akan mengakhiri jabatan pada akhir Oktober 2019.

"Buku itu menceritakan ketika saya dihubungi pertama kali oleh Pak Jokowi untuk diminta menjadi menteri hingga apa-apa saja yang sudah saya lakukan ketika menjadi menteri," kata Yohana kepada wartawan seusai peluncuran bukunya di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Kamis.

Yohana berharap bukunya itu bisa menginspirasi para perempuan Indonesia, khususnya perempuan Papua dan Papua Barat untuk bangkit dan ikut berperan dalam segala bentuk pembangunan.
Baca juga: Menteri PPPA: Kekuatan pembangunan nasional bertumpu pada keluarga

Dalam unjuk bincang peluncuran buku tersebut, Yohana sempat menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke salah satu daerah di Kalimantan. Saat itu, dia ditanya, bagaimana bisa dia sebagai perempuan yang berasal dari Papua, yang memiliki adat yang kuat, terpilih menjadi menteri.

"Saat itu saya jawab, kalau saya minta izin pada para pemimpin adat di Papua, pasti tidak akan bisa menjadi menteri. Namun, yang meminta saya menjadi menteri adalah Pak Jokowi, yang orang Jawa," tuturnya.

Yohana adat di Papua memang sangat kuat sehingga membatasi perempuan untuk bisa berkiprah, apalagi berpolitik. Dia mencontohkan, belum ada satu pun perempuan Papua dan Papua Barat yang bisa menjadi Bupati, wali kota, atau pun gubernur.
Baca juga: Menteri Yohana: Pekerja perempuan harus dilindungi dari kekerasan

"Karena adat membatasi perempuan Papua. Kalau ada permasalahan yang menimpa mereka, juga lebih banyak diselesaikan secara adat, bukan menggunakan undang-undang," jelasnya.

Karena itu, saat menjadi menteri dan ada permasalahan muncul yang dihadapi perempuan Papua, Yohana selalu meminta kepada polisi agar semuanya diselesaikan secara hukum, bukan secara adat.

"Saya kumpulkan kapolres, saya minta permasalahan perempuan di Papua diselesaikan menggunakan undang-undang, bukan secara adat. Undang-undang kita buat untuk kita laksanakan," katanya.
Baca juga: Yohana berharap tidak ada lagi ajakan demonstrasi pelajar
Baca juga: Menteri Yohana: sponsor jangan melanggar undang-undang

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian PPPA siapkan penghargaan untuk pemberdayaan perempuan

Komentar