Fraksi Golkar sampaikan tantangan pemerintahan bidang pertahanan

Fraksi Golkar sampaikan tantangan pemerintahan bidang pertahanan

Anggota Fraksi Partai Golkar Dave Laksono memberikan pernyataan pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. (ANTARA/Imam B)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Dave Laksono menyampaikan tantangan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan di bidang pertahanan dan keamanan.

Menurut dia, ancaman terhadap Indonesia bukan hanya perang fisik dengan serbuan tentara namun ancaman ideologi, energi, pangan dan ekonomi.

"Ada juga ancaman lebih kepada idelologi, energi, pangan, ekonomi, dan juga untuk memperkuat semangat moralitas prajurit, yang pertama alutsistanya harus dimodernisasi juga," kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menilai pelatihan tentara untuk berperang harus ditingkatkan dan kemampuan sosialnya, misalnya dalam permasalahan di Papua, pendekatan militeristik tetap harus digunakan karena menghadapi separatis.

Namun di sisi lain menurut dia, pendekatan sosialnya juga harus ditingkatkan melalui mengembangkan budaya Papua, terus kampung-kampung.

"Dan kampus-kampus di sana terus ditingkatkan, masalah infrastruktur dan juga apakah ke depan Papua akan dipecah lagi Provinsinya, karena sekarang baru dua," ujarnya.

Dia menjelaskan, Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman perang simetris saja namun ancaman ideologi dengan serangan siber sehingga Kementerian Pertahanan dan TNI bisa merekrut tenaga sipil anak muda menjadi "benteng" menghalangi masuknya serangan siber tersebut.

Baca juga: Calon menteri diundang ke Istana Rabu jam 7 dilantik jam 9

Baca juga: Pratikno, Nico, Fadjroel datangi istana kepresidenan

Baca juga: Erick Thohir siap bantu Jokowi meski berat tinggalkan perusahaan


Dave menilai saat ini orang mudah tersindir radikalisme dari media sosial, mencari sendiri paham radikal tersebut dari dunia daring.

"Kemudian mereka cari cara membuat bom dan penyerangan sampai Menkopolhukam kena serang," ujarnya.

Dave yang merupakan mantan anggota Komisi I DPR RI itu menilai moralitas prajurit TNI harus ditingkatkan dengan peningkatan kesejahteraan seperti jaminan hidup dan tunjangannya ditingkatkan.

Hal itu menurut dia harus dilakukan agar para prajurit bekerja dengan tenang, tidak perlu berfikir mencari-cari tambahan penghasilan dari tempat lain.

"Kita tahu banyak tentara kita menjadi tenaga swasta, ini harus dihilangkan agar mereka menjadi tentara profesional dan ketika mereka pulang ke rumah, ada jaminan kesejahteraan bagi keluarganya," katanya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden akan lantik Dewas KPK pada Desember

Komentar