"Sepakat, tinggal didorong saja. Dalam kasus di Jateng, kalau bicara eselon ring, antara kepala dinas, kepala biro, dan badan sama saja karena dia dalam golongan yang sama," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Rabu.
Baca juga: Pengamat: Penyederhanaan eselon harus mengubah UU ASN
Ganjar menjelaskan bahwa pemangkasan sistem kepangkatan ASN sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sehingga hal tersebut cukup dijalankan untuk memangkas jenjang kepangkatan ASN.
Menurut Ganjar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo bisa melakukan reformasi birokrasi terkait dengan rencana pemangkasan kepangkatan ASN.
Baca juga: Bambang: Pemangkasan eselon bisa percepat pengambilan keputusan
"Yang tidak siap adalah mental orang yang pakai paradigma eselon ring dulu, umpamanya 2A atau 2B. Peran Mendagri dan Menpan RB tugasnya tinggal eksekusi saja," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut UU ASN sejatinya sudah bisa diberlakukan termasuk tentang kepangkatan eselon sehingga pembagian kerja ASN sebagai administratur, supervisor, pejabat tinggi pratama, dan pejabat tinggi utama tinggal dilaksanakan berdasarkan UU ASN.
Baca juga: CIPS: Penyederhanaan eselon bukan hal utama pangkas birokrasi
Terlebih, lanjut Ganjar, sudah ada lembaga di Tanah Air yang menerapkan sistem eselon yang diinginkan Presiden Jokowi.
"Jadi hal tersebut sangat mungkin untuk direalisasikan kepada seluruh ASN, tinggal ditegaskan saja untuk melaksanakan UU ASN yang ada," katanya.
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
