"Setelah melihat langsung, kami mengapresiasi kondusivitas wilayah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai daerah yang heterogen, kami menilai Kubu Raya sukses dalam mengelola keberagaman yang ada, karena daerah jarang terjadi konflik sosial," kata Royani saat berkunjung ke Kubu Raya, Jumat.
Menurutnya, dengan kondisi yang ada di Kubu Raya, bisa dijadikan proyek percontohan bagi wilayah yang cukup kondusif.
"Ini jadi bahan laporan kita nanti ke pusat, supaya menjadi suatu percontohan daerah yang luar biasa. Multietnis tapi mampu menjaga perdamaian," tuturnya.
Royani mengatakan, sebagai daerah yang dikelilingi daerah lain yang punya riwayat konflik, Kubu Raya justru mampu menjadi tempat yang kondusif. Ia mengungkapkan kehadiran pihaknya ke Kalimantan Barat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 terkait dengan penanganan konflik sosial.
"Atas dasar itulah kemudian Direktorat A yang membidangi ideologi, politik, hankam, cegah tangkal, pengawasan orang asing, dan pengamanan perkara mengutus tim untuk melakukan rencana aksi dalam rangka mengantisipasi konflik sosial. Karena Kalbar ini memang cukup menarik," katanya.
Dia juga memuji respons pemerintah dan masyarakat daerah Kubu Raya terhadap kegiatan yang digelar pihaknya. Ia mengaku kaget dengan banyak dan lengkapnya perwakilan elemen masyarakat yang hadir.
"Makanya kami mengapresiasi luar biasa kepada bupati dan masyarakat atas kehadirannya. Karena pengalaman kami datang untuk melakukan suatu kegiatan, di Kubu Raya ini yang terbanyak peserta yang hadir," katanya.
Baca juga: Kepala daerah harapkan situasi keamanan di Jakarta segera kondusif
Baca juga: Kapolri: Babel daerah yang sangat kondusif
Royani menilai kondusifnya Kubu Raya berkat kerja sama seluruh elemen masyarakat. Ia mengungkapkan, pada awalnya tim satuan tugas rencana aksi datang ke Kubu Raya untuk menggali informasi terkait potensi konflik yang ada.
"Tadinya kita mau menggali apa sih konflik sosial di sini. Tapi ternyata di sini tidak ada konflik. Ini malah bagus," katanya.
Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu konflik sosial, Royani menyampaikan sejumlah informasi tentang fenomena konflik, yakni dari aspek global, regional, dan nasional. Sampai sejauh mana konflik sosial yang ada di tingkat dunia berpengaruh terhadap konflik sosial di Indonesia.
"Biar wawasan kita bukan hanya di lingkup Kubu Raya saja, tapi kita juga tahu apa yang terjadi di tingkat dunia dan kawasan Asean," katanya.
Ditempat yang sama, Bupati Muda Mahendrawan mengapresiasi agenda Kejaksaan Agung RI di Kabupaten Kubu Raya. Menurutnya, hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah daerah, yakni mempertahankan Kubu Raya sebagai bagian dari Kalimantan Barat yang damai.
Muda mengungkapkan, jejak sejarah menunjukkan Kubu Raya adalah daerah yang terbuka. Bahkan berperan penting dalam penanganan konflik sosial di daerah lainnya di Kalimantan Barat.
"Sehingga pada akhirnya masyarakat yang heterogen dalam berbagai hal mampu berkolaborasi dengan baik. Masyarakat bisa melokalisasi setiap problem baik itu dalam momen politik maupun konflik-konflik yang umum terjadi di masyarakat," katanya.
Muda menuturkan pihaknya menerapkan sejumlah pola pendekatan. Hal itu dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kecamatan, dan desa. Pemerintah daerah, menurutnya, selalu berupaya membangun upaya-upaya perekatan dari semua unsur yang ada.
"Di Kubu Raya, hal ini tergambar bahwa semua berjalan secara adil, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintahan. Memang, problem ‘merasa adil’ ini biasanya yang menjadi sumber awal," kata Muda.
Muda berterima kasih terkait dipilihnya Kabupaten Kubu Raya sebagai lokasi kegiatan rencana aksi. Ia menilai upaya peningkatan harmonisasi sangat penting. Antisipasi terhadap potensi konflik sosial, menurutnya, wajib terus diperkuat.*
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
