Pemerintah antisipasi isu berpotensi gejolak polkam

Pemerintah antisipasi isu berpotensi gejolak polkam

Suasana rapat terbatas bertopik tentang Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis (31/10/2019). (Bayu Prasetyo)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengarahkan pemerintah untuk memberi penjelasan mengenai sejumlah program guna mengantisipasi gejolak politik dan keamanan dalam negeri.

"Kita harus waspada terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah sekali bergejolak. Terakhir kita lihat misalnya di Chili dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4 persen. Kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet," kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta pada Kamis.

Rapat tersebut mengangkat topik tentang Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menurut Presiden, pemerintah harus menjadikan insiden itu sebuah pembelajaran dalam mengelola kondisi politik dan keamanan di dalam negeri.

Presiden meminta para menteri dan pejabat setingkat untuk memberi informasi dan keterangan yang jelas kepada masyarakat mengenai program-program yang dilakukan pemerintah.

Dia mencontohkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang naik.

"Kita harus selalu waspada sejak awal jangan sampai misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kalau cara kita menerangkan tidak 'clear', tidak jelas masyarakat jadi ragu, dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat, padahal supaya kita semuanya tahu tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke rumah sakit," ungkap Presiden.

Sementara pada 2020 subsidi yang diberikan ke BPJS mencapai Rp48,8 triliun.

             Ajak Masyarakat
Selain itu, Presiden juga meminta menteri terkait untuk mengajak serikat pekerja dalam pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Para pekerja diajak bicara termasuk penolakan dari publik mengenai RUU dan UU yang kontroversial. Dijelaskan sebetulnya seperti apa karena kadang-kadang sering karena ini tidak kita kelola dengan hati-hati bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan," jelas Jokowi.

Dia meminta Menko bidang Polhukam Mahfud MD untuk membuka dialog secara intensif kepada sejumlah pihak.

"Saya minta kepada Menko Polhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak baik tadi kelompok buruh, berbicara dengan media, berbicara dengan ormas-ormas agama, LSM/NGO dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya," demikian Presiden.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat itu antara lain Menko bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Selain itu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, serta Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono juga hadir pada pertemuan itu. 

Baca juga: Presiden arahkan 5 "Bali Baru" rampung 2020

Baca juga: Presiden arahkan pemerintah fokus investasi dan produk ekspor

Baca juga: Presiden Jokowi minta hilirisasi produk ekspor dipercepat

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cucu ketiga Presiden Jokowi punya nama bermakna rendah hati

Komentar