Jakarta (ANTARA News) - Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) perlu perombakan mendasar untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan selama masa bakti lima tahun. Jika saat ini Pilpres hanya memilih presiden dan wakil presiden maka ke depan perlu perombakan dengan memilih memilih sekaligus tiga paket dalam satu pemilihan (three in one), kata Praktisi Ekonomi dan Motivator "Indonesia Incorporated Plus" Effendi Siradjuddin, di Jakarta, kemarin. Ketiga paket itu adalah memilih presiden, wakil presiden, dan para calon anggota kabinetnya serta rencana atau program kerja para calon menteri tersebut. "Pilpres dengan paket 'three in one' lebih menguntungkan bagi pemilih karena mereka tidak seperti membeli kucing dalam karung," katanya. Effendi mengingatkan, banyak kelemahan dari sistem Pilpres sekarang yang hanya memilih pasangan presiden dan wakil presiden sedangkan para menteri dipilih presiden berdasarkan hak prerogatif yang dimiliki presiden. Menurut Effendi, masalah muncul ketika para calon menteri akan diputuskan oleh presiden, partai-partai pendukung termasuk yang baru bergabung setelah kalah dalam Pilpres putaran pertama berlomba-lomba memasukkan kadernya di jajaran kabinet. "Praktek 'politik dagang sapi' seperti ini membuat menteri yang duduk pada masing-masing jabatan portofolio bukan orang terbaik," ujarnya. Hal itu terjadi karena waktu bagi presiden terpilih untuk menetapkan pembantunya terlalu pendek. "Bagaimana bisa solid kalau kabinet hanya disusun dalam waktu dua minggu?" katanya mempertanyakan. Menurut dia wajar jika calon menteri tidak siap mempresentasikan bidang tugasnya secara lengkap atau tidak pas dengan arah pengelolaan dan pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya karena tidak terlibat dalam pembuatan cetak biru (blue print) program kerja menteri tersebut. Dengan sistem "three in one" atau memilih tiga paket dalam satu kali pemilihan, katanya, rakyat pemilih bisa menilai apakah calon menteri dari calon presiden "X" menguasai atau tidak masalah pada sektor bersangkutan sekaligus menilai apakah program kerja calon menteri sesuai harapan rakyat atau tidak.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008