Politikus: Perlu langkah sosial terprogram mengatasi intoleransi

Politikus: Perlu langkah sosial terprogram mengatasi intoleransi

Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. ANTARA/dokumentasi pribadi

"Langkah itu perlu melibatkan tokoh lintas agama, intelektual, tokoh masyarakat secara kultural, masif, dan terstruktur, dengan tidak meninggalkan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat," kata Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H.
Semarang (ANTARA) - Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono memandang pemerintah perlu melakukan langkah sosial terprogram yang melembaga dan bernuansa keagamaan untuk menangani intoleransi.

"Langkah itu perlu melibatkan tokoh lintas agama, intelektual, tokoh masyarakat secara kultural, masif, dan terstruktur, dengan tidak meninggalkan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat," kata Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. di Semarang, Minggu malam.
Baca juga: Hasil survei: Pemerintahan Jokowi miliki modal besar atasi intoleransi

Iqbal mengemukakan hal itu ketika merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan bahwa Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki modal yang baik untuk menjawab tantangan intoleransi dan penurunan kebebasan sipil.

Dengan langkah tersebut, menurut Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah ini, secara perlahan sikap intoleransi akan berubah menjadi sebaliknya.

Karena itu, kata Iqbal, pendekatan yang harus dilakukan tidak hanya pendekatan keadilan untuk mendirikan tempat ibadah, tetapi sampai pada bagaimana pemerintah mampu memakmurkan orang yang menjalankan ibadah di tempat yang telah dibangun.

"Apabila ini bisa terjadi, sikap intoleransi akan musnah di bumi Indonesia," kata alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) ini.
Baca juga: RI dan Denmark atasi ujaran kebencian, intoleransi dan ekstrimisme

Sebelumnya, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam siaran pers, di Jakarta, Minggu, menyampaikan hasil survei LSI pada bulan September 2019 yang menunjukkan secara umum ada sejumlah masalah atau gejala menurunnya kebebasan sipil dan meningkatnya intoleransi di awal periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi.

Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Namun, lanjut dia, dibandingkan pada tahun 2018, pada tahun ini cenderung stagnan.

"Jika dibandingkan dengan 2017 dan 2016, tampak situasi yang lebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik," kata Djayadi.

Kendati demikian, Iqbal yakin dengan kewibawaan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mampu membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ramah intelektual, toleran, dan berbudi luhur.
Baca juga: PSI: Negara harus serius atasi persoalan intoleransi

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Alasan Presiden Jokowi pilih Menteri Agama dari TNI

Komentar