Menkeu: Realisasi belanja negara Rp1.798 triliun hingga Oktober 2019

Menkeu: Realisasi belanja negara Rp1.798 triliun hingga Oktober 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11/2019). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)

Belanja negara masih menunjukkan kinerja yang on track dan berperan dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi belanja negara sejak Januari hingga Oktober 2019 mencapai Rp1.798 triliun atau 73,1 persen dari target APBN yaitu Rp2.461,1 triliun.

Sri Mulyani menuturkan belanja negara tersebut hanya tumbuh 4,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar  Rp1.720,8 triliun yang tumbuh 11,9 persen dari realisasi Oktober 2017 yakni Rp1.537,4 triliun.

“Belanja negara masih menunjukkan kinerja yang on track dan berperan dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.121,1 triliun atau tumbuh 4,3 persen dari periode sama 2018 yakni Rp1.074,4 triliun dan telah mencapai 68,6 persen dari target APBN.

Baca juga: Sri Mulyani tegaskan bakal cabut anggaran desa fiktif

Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp676,87 triliun atau tumbuh 4,7 persen dibandingkan periode yang sama 2018 yaitu Rp646,4 triliun dan telah mencapai 81,9 persen dari pagu APBN.

Belanja pemerintah pusat sendiri terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp633,5 triliun atau tumbuh 8 persen dibandingkan Oktober 2018 yang secara rinci terdiri atas belanja pegawai Rp204,4 triliun, belanja barang Rp236,5 triliun, belanja modal Rp100,8 trliun, dan bantuan sosial Rp91,7 triliun.

Menkeu menuturkan realisasi belanja pemerintah pusat yang mengalami peningkatan tersebut diakibatkan oleh realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai 94,5 persen dari pagu APBN sebab pihaknya berusaha untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.

Belanja pemerintah pusat juga ditunjang oleh belanja non K/L mencapai Rp487,6 triliun atau stagnan dari periode sama tahun lalu yang terdiri dari pembayaran bunga piutang Rp220,6 triliun, subsidi energi Rp98,5 triliun, subsidi non energi Rp47,7 triliun, belanja hibah Rp23 triliun, dan belanja lain-lain Rp23 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pada realisasi subsidi energi sampai Oktober 2019 tersebut lebih rendah dari periode sama 2018 yaitu Rp117,4 triliun karena dipengaruhi oleh rendahnya ICP dan adanya pelunasan bayar subsidi BBM dan LPG Rp10 triliun.Baca juga: Presiden Jokowi minta DIPA 2020 dibelanjakan secepatnya

“Kalau realisasi subsidi non energi itu ada pelunasan kurang bayar subsidi pupuk Rp9,8 triliun,” katanya.

Sementara itu untuk realisasi TKDD sebesar Rp676,87 triliun secara rinci terdiri dari realisasi transfer ke daerah mencapai Rp624,9 triliun atau tumbuh 3,8 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp602 triliun dan dana desa yang mencapai Rp52 triliun atau tumbuh 17 persen dari periode sama tahun lalu yakni Rp44,4 triliun.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kerugian negara akibat penyelundupan di Garuda Rp1,5 miliar

Komentar