Jakarta (ANTARA News) - Salah satu Ketua DPP Partai Karya Perjuangan yang juga pakar pangan, Donny Lumingas, meminta pemerintah agar mengedepankan politik pro-rakyat, dengan menurunkan segera harga bahan bakar minyak (BBM) guna merespon anjloknya harga minyak dunia sekitar 40 persen dibandingkan dengan posisi enam bulan sebelumnya. "Janganlah terus menerus percaya pada kebijakan yang pro pasar. Pemerintah seharusnya segera mengeluarkan respon positif akibat turunnya harga minyak (mentah) dunia yang sempat dipatok pada angka 92,78 dolar AS per barel dua hari lalu, dengan mengeluarkan kebijakan pro rakyat itu tadi," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat. Penurunan harga minyak dunia yang cukup tajam, yakni sekitar 40 persen dibanding posisi enam bulan lalu, menurut salah seorang pendiri partai berlambang "Beringin Merah" itu, jangan disikapi dengan berbagai alasan bernuansa bisnis. "Secara politis, perlu ada respon sebagai pertanggungjawaban kepada publik, dengan menurunkan harga BBM. Jangan ada alasan macam-macam lagi. Rakyat butuh pengurangan kesengsaraan. Mereka bukan saudagar yang punya banyak pilihan bisnis," tegasnya. Menurut Donny Lumingas, rakyat banyak semakin sengsara, akibat melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok yang dipicu oleh kenaikan harga BBM yang luar biasa dalam tiga tahun terakhir ini. "Kalau memang pemerintah sekarang pro rakyat, manfaatkanlah penurunan harga minyak dunia yang baru pertama kali terjadi secara drastis pada selang enam bulan terakhir ini," ujarnya. Contoh Malaysia Ia kemudian meminta pemerintah dan pejabat yang berkompeten tentang harga BBM, agar contoh kearifan para pemimpin dan negarawan di Malaysia, dan juga Vietnam. "Malaysia dan Vietnam saja telah menurunkan harga minyak domestiknya. Yang penting kan rakyat bisa merasakan, bukan dengan alasan menjaga keseimbangan APBN lalu rakyat dibiarkan terus sengsara," tandasnya. Dia juga menyayangkan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang enggan merespon penurunan harga minyak global itu. "Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono memang tidak mampu keluar dari kebijakan pro pasar dan enggan secara nyata-nyata mengeluarkan kebijakan pro rakyat. Mereka tidak bisa melihat lagi kesengsaraan rakyat," kata Donny Lumingas lagi. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008