Indonesia Berkomitmen berantas Ranjau Darat Anti Personel

Indonesia Berkomitmen berantas Ranjau Darat Anti Personel

Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Islandia, Todung Mulya Lubis, memimpin Delegasi Indonesia pada Konferensi Internasional Pelarangan RDAP yang berlangsung di Oslo, Norwegia, dari tanggal 25 hingga 29 November 2019. ANTARA/KBRI Oslo/am.

London (ANTARA) - Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Islandia, Todung Mulya Lubis, kembali menegaskan komitmen Indonesia bersama masyarakat internasional untuk melaksanakan kewajiban Konvensi dalam memberantas penggunaan ranjau darat anti - personel (RDAP) di berbagai penjuru dunia.

Komitmen tersebut disampaikan Dubes Todung Mulya Lubis, yang memimpin Delegasi Indonesia pada Konferensi Internasional Pelarangan RDAP yang berlangsung di Oslo, Norwegia, dari tanggal 25 hingga 29 November 2019.

Fungsi Pensosbud KBRI Oslo, Nina Evayanti dalam keterangan kepada Antara, Sabtu menyebutkan Konferensi Internasional Pelarangan RDAP ini diikuti oleh perwakilan 164 Negara Anggota, Organisasi Internasional, Regional, non-government organizations (NGOs), perwakilan masyarakat madani, korban ranjau darat dan pemangku kepentingan relevan lainnya.

Dalam kesempatan Review Conference Konvensi Pelarangan RDAP, Dubes Todung Mulya Lubis, menggarisbawahi bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Anti Personel (Anti Personnel Mine Ban Convention) melalui UU Nomor 20 Tahun 2006.

Dalam pernyataan Dubes mengatakan Indonesia berkomitmen untuk tidak menggunakan, memproduksi, dan mendistribusikan ranjau darat sebagai bagian dari kebijakan pertahanan nasional.

Baca juga: Indonesia Ketua Komite Penghancuran Ranjau
Selain menegaskan kembali komitmen internasional Indonesia dalam upaya pemberantasan RDAP, Delegasi Indonesia juga telah menyampaikan perkembangan kontribusi Indonesia dalam implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi baik di tingkat nasional, regional maupun global.

Di tingkat nasional, sejak tahun 2007 hingga 2019, Indonesia secara berkala telah melakukan penghapusan lebih dari 80 persen cadangan RDAP yang dimiliki. Sisa cadangan ranjau darat yang dimiliki Indonesia masih dalam jumlah yang diperbolehkan oleh Konvensi dan semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan pelatihan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB dan Pasukan Penjinak Bom.

Pada tingkat regional, Indonesia terus berkontribusi terhadap promosi implementasi Konvensi dan penanganan aspek kemanusiaannya di kawasan, termasuk melalui kerangka ASEAN Regional Mine Action Center atau ARMAC.

Baca juga: Korban Ranjau Darat di Dunia Turun 16 Persen
Sementara itu, dalam konteks global, Indonesia sebagai negara penyumbang terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, juga berkontribusi aktif dalam upaya penanganan RDAP di sejumlah negara yang sedang dilanda konflik.

Sebagai hasil dari Review Conference telah disepakati dokumen Oslo Declaration dan Oslo Plan of Action sebagai kelanjutan dokumen serupa pada Review Conference di Maputo tahun 2014. Dokumen merupakan roadmap negara pihak untuk lima tahun ke depan dalam upaya menciptakan dunia yang bebas RDAP pada tahun 2025.

Delegasi Indonesia pada kesempatan tersebut diwakili Direktur Materiil Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan, perwakilan Kementerian Luar Negeri, KBRI Oslo, dan PTRI Jenewa.

Selama lebih dari 20 tahun sejak diimplementasikannya Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Anti - Personel, tercatat setidaknya 53 juta RDAP berhasil dimusnahkan, dan ratusan km2 lahan dibersihkan dari ranjau darat di berbagai penjuru dunia. Sementara itu, ratusan ribu korban ranjau darat mendapatkan bantuan dan pendampingan yang dikoordinasikan di bawah Konvensi ini. 
Baca juga: 20 ranjau darat ditemukan, peristiwa mematikan terhindar
Baca juga: Empat Penjaga Perdamaian PBB Tewas Akibat Ranjau di Abyei, Sudan


Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Maria D Andriana
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar