Gorontalo, (ANTARA News) - Isu bahwa rencana pemberian gelar adat atau "pulanga" kepada Sultan Hamengkubuwono X bernuansa politis, dibantah Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad. "Pemberian gelar adat semata-mata hanya untuk mengangkat budaya Gorontalo agar lebih dikenal di tingkat nasional," ungkapnya, saat diskusi dengan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia Gorontalo (HPMIG). Ia menilai penolakan terhadap pemberian gelar adat tersebut, adalah sebuah hasil provokasi dari pihak tertentu terkait permasalahan politik yang dihadapinya saat ini. Selain itu, kata Fadel, gelar adat tersebut sudah merupakan persetujuan dari lembaga adat setelah melalui musyawarah, kemdian disampaikan kepada pemerintah. "Kalaupun saat pemberian gelar itu ada beberapa sahabat saya dari DPP (Golkar) akan hadir, itu karena saya mengundang mereka untuk menghadirinya dan bersilaturahmi," tambahnya. Meski demikian, Fadel mengatakan bahwa pemberian gelar adat yang semua direncanakan tanggal 6 Oktober 2008, terpaksa ditunda karena Sultan Yogyakarta berhalangan hadir. Sementara itu, Ketua Koalisi HPMIG, Hamid Tome, mengatakan, alasan pemberian gelar adat tersebut belum bisa diterima karena pemerintah tak mampu menjelaskan apa karya atau "ilomata" yang telah diberikan Sultan kepada masyarakat Gorontalo. Menurut dia, karya tersebut menjadi salah satu syarat pemberian gelar adat Gorontalo kepada sang penerima.(*)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008