Artikel

Langkah Menteri Edhy hadapi mancanegara guna lesatkan perikanan RI

Langkah Menteri Edhy hadapi mancanegara guna lesatkan perikanan RI

Dokumentasi - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA/HO KKP/pri.

siap mengawal kolaborasi dan kerja sama yang terkait dengan sejumlah perjanjian perdagangan internasional, terutama yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan nasional
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak hanya membuka diri kepada pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan domestik, tetapi dia juga telah menemui sejumlah tokoh dari negara-negara mancanegara.

Pada 28 November 2019 misalnya, Menteri Edhy di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah menerima duta besar dari lima negara sahabat yaitu Norwegia, Prancis, Rusia, Tunisia, dan India.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dalam rangka meningkatkan pembangunan yang optimal bagi nelayan Nusantara dan sektor kelautan nasional.

Dalam pertemuan dengan Dubes Norwegia untuk Indonesia, Vegard Kaale, Edhy menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan dan memperat kerja sama yang telah berjalan dengan Norwegia, terutama dalam bidang yang menjadi keahlian Norwegia, seperti dalam perikanan budidaya.

Selain itu, ia juga menyatakan siap mengawal kolaborasi dan kerja sama yang terkait dengan sejumlah perjanjian perdagangan internasional, terutama yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Sebagaimana diketahui, Republik Indonesia dan Norwegia sama-sama tengah dalam proses ratifikasi Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement.

Ratifikasi perjanjian itu membuka peluang peningkatan arus perdagangan produk perikanan dan investasi dengan dihapuskannya lebih dari 99 persen pos tarif produk yang diimpor negara-negara anggota EFTA yaitu Norwegia, Swiss, Islandia, dan Liechtenstein.

Dubes Norwegia mengutarakan harapannya agar perjanjian ini dapat diimplementasikan pada tahun 2020 dalam rangka meningkatkan arus perdagangan antara RI dan negara-negara anggota EFTA secara maksimal.




Sampah lautan
Selanjutnya, Menteri Edhy bertemu dengan Dubes Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard. Dalam pertemuan tersebut dibahas kerja sama kelautan dan perikanan RI-Prancis, termasuk potensi pembiayaan AFD (badan keuangan dan bantuan pemerintah Prancis) untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

KKP juga menjajaki kerja sama dengan Prancis dalam rangka mengatasi sampah plastik di laut, yang menjadi permasalahan di kawasan perairan baik nasional maupun global.

Menteri Edhy menekankan bahwa Indonesia tengah memerangi sampah plastik karena telah menjadi penyumbang sampah ke laut nomor dua di dunia.

"Kami tahu bahwa sumbernya itu bukan hanya dari masyarakat pesisir tetapi juga dari sampah rumah tangga masyarakat umum yang akhirnya bermuara di sungai. Oleh karena itu, kami sedang menggalakkan program mengatasi persoalan ini," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Oliver menginformasikan bahwa Pemerintah Prancis melalui AFD berkolaborasi dengan Institut Riset dan Pembangunan (IRD) untuk mendapatkan pembiayaan riset pemodelan sampah plastik dari sungai yang bermuara di laut.

Menteri Edhy menyambut baik niat Prancis dan mengatakan, saat ini Indonesia terus menggiatkan advokasi dan penyadaran kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai.

Usai bertemu Dubes Prancis, Menteri Edhy kemudian menerima kunjungan Dubes Federasi Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva. Perkembangan kerja sama kelautan dan perikanan kedua negara menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut.

Menteri Edhy juga menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia ke Rusia serta negara-negara Custom Union lainnya yang sama dengan Rusia seperti Belarusia, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan.

Salah satunya, dengan menerima tambahan produk ekspor perikanan Indonesia dari 13 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang diusulkan Republik Indonesia.

Dubes Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna menyatakan bahwa pada prinsipnya Rusia terbuka akan peningkatan impor produk perikanan dari Indonesia.

Selain itu, Dubes juga mengemukakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan proposal Indonesia untuk menambah UPI eksportir produk perikanan ke Rusia.

"Meskipun begitu, Indonesia tetap perlu menyelesaikan kuesioner Rosselkhoznadzor sebagai syarat inspeksi untuk mendapatkan izin impor," jelas Lyudmila.

Menteri Edhy menyampaikan bahwa saat ini kuesioner tersebut tengah diproses oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Kemanan Hasil Perikanan (BKIPM) untuk diserahkan kepada pihak Rusia.

Baca juga: Kadin yakin kebijakan Edhy Prabowo bisa majukan industri perikanan
Baca juga: KKP bakal bangun sentra budi daya berbasis komoditas unggulan



 
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan pidato saat Rakornas KKP di Jakarta, Rabu (4/12/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.




Investasi
Menutup pertemuan, Menteri Edhy juga mengundang Rusia untuk turut berinvestasi pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Pertemuan dilanjutkan dengan Dubes Tunisia untuk Indonesia Riadh Dridi. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Riadh mengundang Menteri Edhy untuk berkunjung ke Tunisia guna membahas Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Perikanan dan Akuakultur.

Terakhir adalah pertemuan Menteri Edhy dan Dubes India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat. Dalam kesempatan ini, Dubes Pradeep mengajak Indonesia untuk bersama membangun konektivitas antar pulau-pulau terluar kedua negara untuk menghidupkan ekonomi masyarakat setempat.

Indonesia dan India menjajaki kerja sama dalam bidang pengembangan konektivitas antara berbagai pulau terluar yang dimiliki oleh kedua negara.

Pada dasarnya Indonesia sangat terbuka untuk mengkomunikasikan berbagai peluang kerja di sektor kelautan dan perikanan antara Indonesia dan India.

Pada kesempatan ini, Dubes Pradeep mengajak Indonesia untuk bersama membangun konektivitas antar pulau-pulau terluar kedua negara untuk menghidupkan ekonomi masyarakat setempat.

Salah satunya, ujar Pradeep Pulau Andaman dan Pulau Nikobar yang letaknya lebih dekat ke Aceh dibandingkan wilayah India.

"India dan Indonesia sama-sama memiliki banyak pulau-pulau terluar. Kita bisa membangunnya bersama untuk membangun konektivitas antar pulau-pulau terluar kita," ucapnya

Menteri Edhy membuka peluang kerja sama ini. Ia pun mengusulkan sejumlah alternatif untuk pengembangan pulau-pulau terluar ini. Salah satunya melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut untuk mendukung ketersediaan energi di kampung-kampung nelayan yang berada di wilayah perbatasan.

Selain itu, perikanan budidaya berkelanjutan, penguatan kapasitas nelayan dan pelaku industri perikanan, investasi kelautan dan perikanan, riset kelautan dan perikanan serta potensi jasa kelautan menjadi topik yang turut dibahas.
 
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo menerima Dubes Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). ANTARA/HO KKP

Forum Maritim
Selain bertemu dengan lima dubes negara tetangga, KKP juga telah membahas pembentukan Forum Maritim Indonesia-Portugal yang bermanfaat untuk potensi kerja sama kelautan dan perikanan antara kedua negara tersebut.

Dalam pertemuan dengan Dubes RI untuk Portugal, Ibnu Wiwoho Wahyutomo, Menteri Edhy menyatakan siap menandatangani MoU kerja sama apabila diperlukan.

Kerja sama dengan Portugal diharapkan dapat diarahkan kepada peningkatan kemampuan pemasaran produk kelautan dan perikanan Indonesia, baik di pasar domestik maupun mancanegara.

Sementara itu Dubes Ibnu menyebut Indonesia dan Portugal memiliki kesamaan platform dokumen kelautan yaitu Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Portugal National Ocean Strategy (NOS) 2013-2020.

Portugal pun menyambut baik inisiasi Pemerintah Indonesia untuk membentuk Indonesia-Portugal Maritime Forum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, KBRI Portugal telah menyusun draf MoU Kerja Sama Maritim RI-Portugal dan akan dibahas di dalam negeri dengan kementerian/lembaga beberapa waktu ke depan.

Sementara itu, terkait rencana kerja sama maritim, Dubes Ibnu menyampaikan lima usulan kerja sama konkret dari Portugal.

Kerja sama tersebut di antaranya pengembangan turbin laut/floating wind turbine, serta peningkatan kapasitas nelayan, salah satunya melalui standardisasi dan atau sertifikasi nelayan/ABK yang sedang dan akan bekerja di Portugal.

Kemudian kerja sama lainnya adalah inovasi perusahaan start-up bidang kelautan, teknologi pemantauan IUU Fishing, dan pengembangan ocean farming.

Menurut Dubes Ibnu, pemerintah Portugal juga mengutarakan harapannya agar dapat belajar dari Indonesia untuk ocean farming.
Baca juga: Menteri KKP ingin tingkatkan ekspor perikanan ke Eropa Timur
Baca juga: Menteri KKP Edhy Prabowo dorong lebih banyak ekspor ke China

Edhy Prabowo sebut Kadin harus jadi mitra strategis KKP



China
Begitu pula langkah terkait negara adidaya di Asia, yaitu China, di mana Menteri Edhy mendorong lebih banyak ekspor ke Republik Rakyat China, setelah RI dan China menandatangani kerja sama jaminan keamanan produk ekspor dan impor perdagangan perikanan.

Indonesia merupakan negara dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar, tetapi Indonesia saat ini baru mengekspor beberapa jenis komoditas perikanan seperti cumi, lobster, rumput laut dan telur ikan terbang ke China.

Potensi perdagangan produk kelautan dan perikanan antara Indonesia dan China masih sangat besar.

Di satu sisi, Indonesia memiliki begitu banyak produk kelautan dan perikanan. Sementara di sisi lainnya, China membutuhkan banyak komoditas kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan pasarnya yang berpopulasi besar.

Indonesia terbuka untuk investasi di bidang industri perikanan sehingga diharapkan China dapat menjadi salah satu investor mendorong industri perikanan nasional.

Sebelumnya Indonesia dan China menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Jaminan Keamanan dalam Impor dan Ekspor Produk Akuatik di KKP Jakarta, Rabu (27/11).

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina dan Wakil Menteri Lembaga Bea Cukai China (GACC), Zhang Jiwen, serta disaksikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo.

Melalui penandatanganan kerja sama ini, Indonesia dan Tiongkok telah saling mengakui kesetaraan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan.

Ke depan, kedua negara juga akan berbagi informasi tentang ketentuan perundangan dan standardisasi; sistem inspeksi perkarantinaan; serta metodologi dan prosedur ekspor-impok produk akuatik. Selain itu, Indonesia dan Tiongkok juga akan bekerja sama dalam meningkatkan teknologi pada metodologi pengujian laboratorium.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama Wakil Gubernur dan unsur Muspida pada acara peresmian industri pembibitan udang dan ikan di Dusun Jalange, Kelurahan Mallawa, Kabupaten Barru, Minggu,(1/12). ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel


Bank Dunia
Tidak hanya bilateral, KKP juga telah bertemu lembaga multilateral seperti Bank Dunia guna menjajaki kerja sama dalam pemanfaatan laut secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan terbuka peluang kerja sama antara kedua belah pihak yang sejalan dengan tujuan pemanfaatan laut berkelanjutan dan kesejahteraan nelayan. "Kerja sama terkait ketahanan laut dan pesisir yang ditawarkan oleh Bank Dunia memiliki semangat yang sama dengan program kerja yang dijalankan oleh Indonesia saat ini," katanya.

KKP fokus pada tiga hal yaitu kawasan perlindungan laut (marine protected areas/MPA), budi daya perikanan dan pencemaran laut. Untuk itu, KKP telah memberlakukan sejumlah kebijakan terkait hal tersebut.

Selain itu, KKP telah memiliki UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta regulasi lainnya tentang budi daya dan perlindungan sumber daya laut serta terumbu karang yang dinilai sejalan dengan semangat ini.

KKP menaruh perhatian kepada isu sampah plastik antara lain dengan melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya terutama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Di samping itu, Menteri Edhy juga menyampaikan kondisi kampung nelayan yang dinilai belum optimal saat ini. Untuk memperbaikinya, ia menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur yang lebih memadai di sejumlah kampung nelayan.

Menteri Edhy mengharapkan agar Bank Dunia dapat turut mendukung upaya untuk mengoptimalkan kampung nelayan yang ke depannya dinilai bakal membantu meningkatkan kegiatan ekonomi kalangan nelayan di berbagai daerah Nusantara.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar