Mukernas V PPP hasilkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah

Mukernas V PPP hasilkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah

Menko Polhukam Mahfud MD berikan pidato kebangsaan pada pembukaan Musyawarah Kerja Nasional ke-V PPP, di Jakarta, Sabtu (14/12/2019). ANTARA FOTO/Risky Andrianto/hp.

Jakarta (ANTARA) - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP di Jakarta, Minggu, menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan parlemen.

Salah satunya, merekomendasikan pemerintah menjaga hubungan baik dengan lembaga pendidikan berbasis keagamaan dan organisasi kemasyarakatan Islam.

"Mukernas V PPP mendorong pemerintah senantiasa menjaga hubungan baik dengan ulama dan umat Islam termasuk dengan ormas dan lembaga pendidikan keagamaan pesantren dan madrasah," kata Wakil Ketua Umum PPP Fernita Darwis di Jakarta, Minggu.

Fernita mengatakan, Mukernas V PPP juga mengapresiasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi yang telah menyetujui lahirnya UU Pesantren yang merupakan inisiatif Fraksi PPP di DPR.

Mukernas V PPP mendorong pemerintah dan seluruh fraksi di parlemen untuk segera menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang.

RUU yang dimaksud antara lain RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU KUHAP, RUU KUHP, RUU Permasyarakatan, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, serta RUU Ibu Kota Negara.

Rekomendasi lainnya, Mukernas V PPP meminta pemerintah bersama DPR RI mengkaji kembali sistem pemilu serentak yang ada saat ini.

Kemudian Mukernas V PPP mendorong pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum senantiasa meningkatkan koordinasi satu sama lain, dan memperkuat pengawasan internal untuk mencegah korupsi dan narkoba.

Terakhir, Mukernas V PPP meminta pemerintah dan penegak hukum menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam menangani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Baca juga: Mukernas V PPP sepakati penyelenggaraan Muktamar setelah Pilkada 2020

Baca juga: DPW PPP Sulsel dorong Muktamar dipercepat

Baca juga: Menkopolhukam harapkan PPP jadi parpol penggerak moderasi Islam

Baca juga: Menkopolhukam dorong PPP islah


Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Romahurmuziy Mantan Ketum PPP divonis dua tahun penjara

Komentar