Jadi solusi bisnis berjalan, penegakan hukum juga berjalanJakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo disebutkan tidak menyalahkan pihak mana pun terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama. Dan bahwa ini adalah masalah yang cukup kompleks dan karenanya membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan saat ini Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencari solusi atas isu Jiwasraya.
Baca juga: Jaksa Agung tunggu Imigrasi soal lokasi 10 nama terkait Jiwasraya
Presiden sekaligus meminta agar dilakukan perbaikan sistem ke depan sehingga kejadian serupa tak terulang.
"Penegakan hukum juga sudah mulai dijalankan oleh Jaksa Agung. 10 pihak yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya sudah dicekal," ucapnya.
Hal itu, kata dia, menjadi langkah keseriusan pemerintah dalam mencari solusi terbaik atas masalah Jiwasraya, baik dari sisi bisnis maupun penegakan hukum.
Baca juga: Kasus gagal bayar PT Jiwasraya dinilai murni masalah hukum
"Jadi solusi bisnis berjalan, penegakan hukum juga berjalan," ujarnya menegaskan.
Ia menambahkan, sebaiknya ke depan semua pihak fokus kepada upaya untuk menemukan solusi dan langkah-langkah antisipasi terbaik.
"Lebih baik kita fokus pada solusi dan langkah-langkah ke depan dibandingkan membahas siapa menyalahkan siapa. Itu tidak ada gunanya," imbuhnya.
Baca juga: Erick apresiasi Dirut Jiwasraya ikut bongkar kasus gagal bayar
Baca juga: Erick Thohir apresiasi rekomendasi DPR RI terkait kasus Jiwasraya
Baca juga: Penyidikan kasus dugaan korupsi Jiwasraya maksimal tiga bulan
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
