"Kami harus yakin ke depan bisa lebih baik dan rakyat semakin sejahtera," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di sela paparan bertema "Refleksi 2019 dan Proyeksi 2020" di Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Minggu (29/12).
Gubernur memaparkan, selama 2019 ini keberhasilan yang dicapai Pemprov Jatim, yaitu mampu menjaga pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan nasional.
"Pertumbuhan ekonomi Jatim hingga Triwulan III 2019 masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan masih menunjukkan tren tingkat pertumbuhan, yakni di angka 5,52 persen atau lebih tinggi sedikit dibanding 2018 yang mencapai 5,50 persen," ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut juga berhasil memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim terhadap PDRB Nasional sebesar 14,92 persen.
Sedangkan, di sektor peternakan Jatim, populasi sapi menuju swasembada daging kini berkontribusi 28 persen terhadap nasional, termasuk upaya Revitalisasi Bank Sperma untuk mendukung optimalisasi pelayanan Inseminasi Buatan (IB) untuk sapi.
Selain itu, Pemprov Jatim juga memprioritaskan infrastruktur pada 2020 dengan menjalankan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur yang di dalamnya tercantik berbagai proyek infrastruktur ekonomi dan sumber daya manusia.
Totalnya, kata Khofifah, terdapat 218 proyek dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp294,3 triliun.
Rinciannya, kawasan Gerbangkertosusila sebanyak 77 proyek dengan nilai Rp171,4 triliun, lalu Bromo Tengger Semeru (BTS) 47 proyek dengan anggaran Rp38,073 triliun, Selingkar Wilis dan Lintas Selatan 44 Proyek senilai Rp41,845 triliun.
Tak itu saja, untuk Selingkar Ijen (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jember) terdapat 24 proyek dengan nilai Rp36,436 triliun, dan 26 proyek di Madura maupun kepulauan dengan nilai Rp6,581 triliun.
Sementara itu, untuk prioritas 2020 yang dilakukan Pemprov Jatim yaitu terkait Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (termasuk dalam Propemperda 2020).
"Ini kaitannya dengan perubahan penegasan sanksi, tarif pajak dan hal penting lainnya," kata mantan Menteri Sosial tersebut.
Kemudian, lanjut dia, peningkatan tingkat kesiapan sarana prasarana pelayanan pada Kantor Bersama Samsat, serta penambahan jumlah mitra kerja sama penyelenggaraan pelayanan pembayaran PKB (Retail Nasional, Marketplace dan BUMN/swasta lainnya).
"Ini membuka seluas-luasnya dan memperbanyak layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor," tuturnya.
Di sisi lain, pada kesempatan tersebut, turut hadir Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kepala Perwakilan BI Jatim Difi Ahmad Johansah, perwakilan BPS Jatim Khaerul Agus, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.
Baca juga: Pemprov Jatim fokus "double track" SMA/MA serap tenaga kerja
Baca juga: Pemprov segera gandeng Pemkot Surabaya demi Piala Dunia U20
Baca juga: Pemprov Jatim siapkan langkah tabur biji dari atas helikopter
Baca juga: DPR minta Jatim siapkan Rencana Induk Pembangunan Gerbangkertosusila
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
