Denpasar (ANTARA News) - Guna memajukan sistem demokrasi di kawasan Asia, Indonesia memprakarsai di gelarnya forum tahunan bertajuk Bali Democracy Forum. Forum ini diluncurkan di Nusa Dua, Bali, pada Minggu (9/11) oleh Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda.
"Harus ada dialog yang komprehensif antar negara dan antar masyarakat mengenai demokrasi untuk mewujudkan sistem demokrasi yang lebih baik untuk generasi mendatang," kata Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, saat membuka Expert Group Prepatory Meeting (EGPM) Bali Democracy Forum.
Hassan Wirajuda pun berharap forum ini dapat mewujudkan demokrasi yang ideal bagi negara-negara di kawasan Asia.
Bali Democracy Forum (BDF) merupakan prakarsa Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama regional dalam isu demokrasi dan pembangunan politik di antara negara-negara di kawasan Asia. Forum ini tidak bersifat eksklusif antarnegara demokratis, tetapi lebih merupakan forum inklusif bagi negara-negara di kawasan untuk berbagi pengalaman dan pelatihan terbaik dalam memperkuat demokrasi.
Dalam mengelola kegiatan Bali Democracy Forum, akan dibentuk Institute for Peace and Democracy (IPD) yang berkedudukan di kampus Universitas Udayana, Bali. Untuk itu pada pembukaan BDF di Nusa Dua, ditandatangilah Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Departemen Luar Negeri RI dengan Universitas Udayana mengenai pembentukan IPD. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menlu Hassan Wirajuda dan Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. I Made Bakta.
Lembaga IPD ini bersifat independen, non profit dan akan menyelenggarakan berbagai lokakarya dan penelitian, membangun jejaring para ahli dan organisasi terkait, serta membuat publikasi hasil penelitian.
BDF direncanakan berbentuk forum pada tingkat menteri luar negeri , yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2008 mendatang. Sedangkan Expert Group Prepatory Meeting (EGPM) yang berlangsung pada tanggal sembilan hingga sebelas November 2008 di Nusa Dua, Bali adalah langkah pendahuluan sebelum diselenggarakannya Bali Democracy Forum Desember mendatang.Pertemuan tingkat tenaga ahli ini akan dihadiri kalangan akademisi, praktisi, dan pejabat senior pemerintah dari 21 negara.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008