"Alhamdulillah teman-teman dari tim penyusun jabatan bisa menyelesaikan dengan baik," kata Wali Kota Risma mengawali sambutannya pada acara pelantikan pejabat di Balai Kota Surabaya.
Mutasi pejabat tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 821.2/190/436.8.3/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Baca juga: Riset I2, Risma wali kota terbanyak hiasi media
Dalam sambutannya, Wali Kota Risma mengatakan sebenarnya persiapan pelantikan ini sudah berlangsung lama. Namun, mengingat instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), terkait aturan baru penyederhanaan jabatan Eselon IV, maka kemudian pihaknya harus menyesuaikan hal tersebut.
Selain itu, Wali Kota Risma mengaku pelaksanaan pelantikan ini sebenarnya berlangsung tanggal 6 Januari 2020. Namun, karena dalam beberapa hari kondisi cuaca yang terbilang ekstrem, maka ia kemudian harus berkeliling untuk mengontrol kondisi Kota Surabaya sehingga pelantikan atau mutasi ini baru bisa terlaksana sekarang.
"Terus terang setelah jam 12 siang, saya selalu di luar ruangan untuk mengontrol Kota Surabaya. Karena itu kemudian pelantikan ini menjadi molor," katanya.
Baca juga: Wali Kota Risma pesan agar kaum perempuan tidak mudah menyerah
Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga berpesan kepada para pejabat yang baru saja dilantik, agar mereka tidak menyia-nyiakan jabatan yang telah diberikan Tuhan. Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.
"Saya berharap kepada semuanya pegang amanah ini, jangan disia-siakan karena Tuhan tidak akan memberikan kesempatan yang kedua kalau kita melepas kesempatan yang pertama," katanya.
Baca juga: Wali Kota Risma jadi pembicara forum internasional di Turki
Selain itu, kata dia, kepada para camat dan lurah yang hadir, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga mengingatkan kepada mereka, bahwa saat ini telah memasuki tahun pemilihan kepala daerah.
Untuk itu, ia berharap, mereka bisa rutin berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama terkait data jumlah pemilih di Surabaya.
"Jadi tolong koordinasi dan komunikasi yang rutin pak camat, lurah, dan Dispenduk (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dengan KPU. Jangan sampai terjadi selisih jumlah pemilih dalam pemilu," katanya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
