Kemarin, dari status Indonesia naik kelas hingga truk kelebihan muatan

Kemarin, dari status Indonesia naik kelas hingga truk kelebihan muatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari

Jakarta (ANTARA) - Berbagai informasi pemberitaan ekonomi yang beredar pada hari Senin (24/2), mulai ramainya respon soal Indonesia yang statusnya naik kelas tidak lagi negara berkembang oleh Amerika Serikat hingga larangan truk kelebihan muatan hingga 2023.

Berikut lima pemberitaan ekonomi yang masih layak disimak hari ini, Selasa (25/2):

1. Kepala Bappenas sebut Indonesia "naik kelas" versi AS, ini keuntungannya
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menilai Indonesia mendapat keuntungan karena "naik kelas" setelah Amerika Serikat tidak memasukkan Indonesia dalam daftar negara berkembang.

"Kalau kita naik kelas pasti menguntungkan," katanya usai meluncurkan program nasional kemitraan pertumbuhan ramah lingkungan dan tujuan global (P4G) di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

2. Kadin: GSP belum dicabut meski RI keluar dari daftar negara berkembang
Kamar Dagang dan Industri mengatakan fasilitas pemotongan bea masuk impor (GSP) asal Indonesia belum dicabut setelah Amerika Serikat tidak lagi memasukkan Indonesia dalam daftar negara berkembang.

"Tidak ada hubungannya dengan GSP, tidak memberi pengaruh kepada pencabutan GSP Indonesia karena menurut Amerika (naik kelas) itu hanya hubungannya ke WTO," kata Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta Widjaja Kamdani, dalam peluncuran P4G, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

3. Sri Mulyani tegaskan belum ada pencabutan terkait GSP
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan, belum ada pencabutan fasilitas pengurangan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP) meskipun Indonesia telah dikeluarkan dari daftar negara berkembang.

“GSP masih belum ditetapkan jadi kita akan tetap lakukan upaya terbaik untuk tetap mendapat GSP itu,” katanya, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

4. Pemerintah berencana gelar roadshow Omnibus Law Ciptaker pekan ini
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengatakan, pemerintah berencana akan menggelar safari terkait Omnibus Law Cipta Kerja ke 18 kota di Indonesia pada pekan ini untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.

“Minggu ini roadshow penyerapan aspirasi dengan prioritas 18 kota di seluruh Indonesia. Bapak Presiden akan hadir di lima tempat,” katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

5. Pemerintah sepakat larangan truk kelebihan muatan hingga 2023
Pemerintah menyepakati pemberlakuan larangan kendaraan angkutan barang kelebihan muatan dan dimensi (over dimension and over loading/ODOL) mundur hingga 1 Januari 2023 dari awalnya ditetapkan mulai 2021.

“Kita mencari suatu jalan solusi, oleh karenanya kita memberikan toleransi sampai 2023,” kata Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, saat konferensi pers tentang Rakor dan Sinkronisasi ODOL di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemerintah perluas insentif pajak untuk dunia usaha

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar