Pembiayaan yang ditanggung negara hingga 100 persen membuat petani tidak perlu menanggung risiko besar saat terjadi gagal panen atau harga beras turun, demikian Adi di Jakarta, Kamis.
Hal itu patut dicontoh Indonesia mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok.
"Beras yang kita konsumsi per tahun mencapai 36 juta ton dengan biaya produksi Rp130 triliun," katanya.
Dari Rp130 triliun itu, yang diperlukan untuk memproduksi 36 juta ton beras hanya Rp550 miliar yang didanai negara melalui program pupuk bersubsidi.
"Di Indonesia, negara hanya membiayai 8-10 persen jadi sebagian besar risiko ditanggung petani karena biasanya ketika panen harga gabah akan turun," katanya.
Pupuk subsidi yang hanya memberi porsi tidak lebih dari 10 persen dari total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi beras pun kerap tidak tepat sasaran, palagi sekarang distribusi pupuk subsidi sudah ditetapkan terbuka dan disalurkan melalui 11 ribu distributor swasta.
"Banyak petani yang mengeluhkan pupuk langka saat dibutuhkan. Inilah yang disayangkan, jangan pupuk subsidi dijadikan barang dagangan," katanya sambil meminta distribusi pupuk subsidi dikembalikan ke koperasi (KUD) sebagai mandat konstitusi negara. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
