Semarang (ANTARA News) - Pemeran lakon "Jenderal Naga Bonar", Dedy Mizwar menyerukan kepada masyarakat Semarang, Jawa Tengah agar menjadi pemilih yang cerdas pada Pemilu 2009.

"Selama ini, masyarakat tidak sadar dipaksa oleh sistem untuk meninggalkan akal sehatnya, mengingat hak pilih mereka dipasung oleh UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)," kata Dedy, usai deklarasi "Balai Desa Merak" di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang, Jumat.

Pasalnya, Undang-undang tersebut mensyaratkan setiap partai politik (parpol) atau gabungan parpol untuk mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), minimal memiliki 20 persen kursi di DPR dan atau 25 persen suara dalam Pemilu.

Akibatnya, hanya parpol besar yang berhak mengajukan capres dan cawapres. "Hasilnya sudah pasti bisa ditebak," ujarnya didampingi Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi.

Selain itu, pasangan capres dan cawapres yang muncul diprediksi juga bukan lagi muka baru.

Ia memprediksi, presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nantinya tetap akan melanjutkan sistem yang lama, sehingga tidak ada perubahan sama sekali.

"Untuk mengubah hal itu, Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi pernah mengajukan `judical review` terhadap undang-undang tersebut, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar si pemeran "Jenderal Naga Bonar".

Ditambahkan Saurip Kadi, sudah saatnya masyarakat menjadi pemilih cerdas agar dapat membedakan antara hitam dan putih, serta capres yang hanya menebarkan iklan dan slogan dengan capres yang benar-benar menawarkan program.

Ia mengatakan, masyarakat harus menjadikan masa lalu sebagai pengalaman. "Jangan mudah percaya terhadap janji-janji capres, termasuk janji kami berdua," ujarnya.

Saurip membantah tuduhan pencalonan dirinya berduet dengan Dedy Mizwar menjadi capres dan cawapres hanya sekedar untuk mencari popularitas.

"Kalau hanya sekedar untuk mencari popularitas, kurang populer apa Dedy Mizwar," ujarnya bertanya.

Ia menegaskan, keterlibatannya bersama Dedy merupakan salah satu upaya melakukan perubahan dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

"Biarlah orang menganggap kami hanya mencari popularitas, karena masyarakat yang akan menilai," ujarnya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009