KLHK lakukan penghematan anggaran Rp200 miliar antisipasi COVID-19

KLHK lakukan penghematan anggaran Rp200 miliar antisipasi COVID-19

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. ANTARA/HO-KLHK/am.

aktivitas tidak boleh ada yang terhenti karena corona
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penghematan anggaran Rp200 miliar untuk antisipasi penyebaran COVID-19

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penghematan anggaran atau self-blocking lebih kurang Rp200 miliar untuk antisipasi penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Senin, mengatakan Sekjen dan Biro Perencanaan menyiapkan pengaturan ulang program dan refocusing APBN KLHK serta persiapan revisi DIPA.

Self-blocking sebanyak lebih kurang Rp200 miliar untuk keseluruhan KLHK untuk kegiatan perjalanan dinas dan paket rapat, serta kegiatan yang tidak prioritas. Perkembangan ini terus dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Baca juga: Kementerian/Lembaga sepakat realokasi anggaran ke penanganan COVID-19
Baca juga: Ketua DPR dukung realokasi anggaran untuk tanggulangi COVID-19


Sementara itu. Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) membantu sebanyak 10 unit motor roda tiga atau motor sampah kepada PMI Pusat melakukan dukungan kerja program disinfeksi bagi masyarakat.

Terakhir, Menteri Siti mengatakan semua unit kerja Eselon I KLHK yang memiliki tupoksi pembinaan masyarakat dan tenaga-tenaga fungsional pembinaan masyarakat melakukan sedapatnya bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai substansi pengendalian penyebaran COVID-19 di masyarakat menurut standard Satgas Nasional COVID-19 dan berpedoman protokol COVID-19 dari Kementerian Kesehatan.

“Seluruh kegiatan wajib dilaporkan oleh unit kerja atau UPT kepada Sekjen dan direkam secara harian oleh posko online Kantor Pusat KLHK. Hal ini diperlukan untuk laporan kepada Kabinet, kepada Menko Maritim dan Investasi serta kepada Kemenpan RB sebagai pengendali birokrasi," ujar Siti.

Baca juga: Legislator usul Pemprov Jabar tambah anggaran penanggulangan COVID-19
Baca juga: Presiden tanda tangani inpres realokasi anggaran penanganan COVID-19


Selain itu, Siti Nurbaya juga menugaskan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) untuk sedapat mungkin memberikan paket-paket bantuan yang mendorong ekonomi masyarakat seperti di Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan agar direalisasikan dan dilaksanakan terbatas (tidak crowded tapi well recorded).

“Yang penting bisa terus men-generate aktivitas masyarakat dan para pendampingnya di lapangan, karena aktivitas tidak boleh ada yang terhenti karena corona," ujar Siti.

Dalam kaitan hasil kelompok tani hutan seperti madu, empon-empon atau bahan jamu, minyak kayu putih dan lain-lain perlu segera dibeli dan dikumpulkan oleh KLHK melalui Dirjen PSKL dan disiapkan ruangan di kantor pusat Gedung Manggala dan untuk distribusi kepada paramedis untuk wellness paramedis dan untuk masyarakat. 

Baca juga: Teras Narang: Alokasikan anggaran PUPR-alutsista tangani COVID-19
Baca juga: Pemkab Kudus alihkan anggaran Rp12 miliar untuk pencegahan COVID-19
Baca juga: Pemkot Kediri siapkan anggaran Rp20,3 miliar penanganan COVID-19


Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kilas NusAntara Sore

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar