Permintaan Presiden Yudhoyono itu disampaikan dalam pidato yang direkam di Istana Negara, Jakarta, Kamis, untuk disiarkan di media elektronik maupun media cetak di seluruh Indonesia.
Pidato Presiden itu khusus disampaikan menyikapi suhu politik pasca-Pemilu Legislatif 2009 yang cenderung memanas.
"Seminggu terakhir ini suhu politik di negeri kita terutama di Jakarta, terasa memanas. Saya mencatat berbagai komentar dan statement yang terkadang amat keras menyangkut pelaksanaan Pemungutan Suara minggu lalu yang diselenggarakan oleh KPU. Rakyat juga melihat berbagai aksi dan manuver politik yang terjadi pada hari-hari sekarang ini," tutur Presiden.
Sebagai Kepala Negara, Presiden berpendapat beberapa komentar dan aksi politik itu secara substansial dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan sikap saling curiga.
"Saya pandang perlu untuk menyampaikan pidato ini yang saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin saudara-saudara sungguh mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berbagai provokasi dan ragam hasutan," kata Presiden.
Presiden dalam pidatonya mengajak masyarakat memahami kerumitan pelaksanaan Pemilu 2009 dan beban yang diemban oleh KPU.
"Kita barangkali tidak menyadari bahwa Pemilu 2009 ini adalah Pemilu yang kompleks dan rumit. Kompleksitas ini ditinjau dari sistem yang kita anut, UU yang berlaku, dan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri," ujarnya.
Dibanding Pemilu 1999 dan 2004, Presiden mengatakan, Pemilu 2009 adalah pemilu yang paling rumit dari segi aturan dan pelaksanaan.
Pemilu 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik tanpa dicantumkannya nama-nama Calon Anggota Legislatif, sehingga praktis rakyat hanya memilih partai politik.
Pemilu tahun 2004 hanya diikuti oleh 24 Partai Politik ditambah dengan nama-nama Calon Anggota Legislatif tidak disertai dengan suara terbanyak dan untuk pertama kali Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung.
Sedangkan Pemilu 2009 diikuti oleh 44 Partai Politik ditambah dengan diberlakukannya suara terbanyak untuk Calon Anggota DPR dan DPRD, dan juga diberlakukannya `Parliamentary Treshold`.
"Sudah pasti dari sisi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu akan memerlukan waktu yang lebih lama dan memiliki kerumitan tersendiri. Sudah pasti pula beban tugas dan tantangan yang dihadapi KPU akan makin berat," ujar Presiden.
Presiden dalam pidatonya juga menyampaikan keprihatinannya atas permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat.
Masalah DPT itu, menurut dia, semakin penting karena pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada Juli 2009.
Presiden dalam pidatonya kembali menegaskan bahwa masalah DPT adalah sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab KPU.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
