Fraksi PKS DPRD Surabaya potong gaji untuk penanganan COVID-19

Fraksi PKS DPRD Surabaya potong gaji untuk penanganan COVID-19

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Surabaya menandatangai keputusan potong gaji sebagai upaya penanganan Virus Corona atau COVID-19 di ruang Fraksi PKS DPRD Surabaya, Senin (30/3/2020). (ANTARA/HO-Tim Fraksi PKS DPRD Surabaya)

Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur, memutuskan untuk memotong gaji seluruh anggotanya sebagai upaya penanganan Virus Corona atau COVID-19.

Ketua Fraksi FPKS DPRD Surabaya Akhmad Suyanto, di Surabaya, Senin, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dalam rapat fraksi yang digelar pada Sabtu (28/3) lalu.

"Kita rapat fraksi daring membahas soal Virus Corona ini. Selain evaluasi bantuan yang sudah kita lakukan pada sepekan lalu, kita juga putuskan untuk potong gaji selama wabah ini berlangsung," ujarnya.

Baca juga: Fraksi PKS DPRD Riau desak pemerintah atasi kekurangan APD

Akhmad Suyanto yang juga Ketua DPD PKS Surabaya ini menyampaikan bahwa pekan lalu para anggota DPRD Surabaya dari PKS dan pengurus DPD PKS Surabaya sudah turun bersama masyarakat melakukan penyemprotan disinfektan, membagi masker dan hand sanitizer.

"Memang kebutuhannya sangat besar sehingga belum semua area bisa tercover," ujarnya.

Ia menjelaskan pemotongan gaji ini di luar aktivitas yang selama ini sudah dilakukan masing-masing anggota dewan untuk membantu warga dalam menangani wabah. Komitmen potong gaji ini ditandatangani di ruang Fraksi PKS di lantai 7 Gedung DPRD Surabaya pada Senin ini.

Baca juga: Fraksi PKS DPR potong gaji anggotanya beli APD bagi tenaga medis

Selanjutnya, kata dia, Fraksi PKS akan mengirimkan surat kepada Sekretariat DPRD Surabaya untuk melakukan pemotongan gaji bulan April dan Mei.

"Masa berlakunya akan kita sesuaikan dengan masa darurat yang diumumkan pemerintah," ujarnya.

Seiring membesarnya wabah corona di Kota Surabaya, lanjut dia, Fraksi PKS memandang upaya yang dilakukan mesti lebih masif dan lebih serius.

"Pemkot harus menyiapkan berbagai opsi sampai yang terburuk. Antisipasi itu lebih baik demi keselamatan dan keamanan seluruh warga Surabaya," ujarnya.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid minta pemerintah maksimalkan APBN tangani COVID-19

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Resmi usulkan Pansus Jiwasraya, FPKS DPR ajak fraksi-fraksi lain

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar