Kordinator Lapangan Aksi tersebut Roni dalam orasinya antara lain menyampaikan tidak percaya pada kapitalisme karena telah terbukti gagal sebagai jalan keluar untuk kesejahteraan rakyat.
Komite Aksi Penduli Pendidikan menuntut agar pemerintah melaksanakan pendidikan gratis dari SD sampai Perguruan Tinggi.
Mereka menyatakan, menolak pungutan liar di lembaga pendidikan, cabut UU Sisdiknas dan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dan Standarisasi UAN.
Pengunjuk rasa yang terdiri atas belasan mahasiswa tersebut diterima antara lain Wakil Ketua DPRD Kota Edi Suripno.
Ketika diberi kesempatan berbicara Edi menyatakan apa yang disampaikan mahasiswa seperti pungutan liar di sekolah merupakan keprihatinan Dewan.
"Kalau ternyata ada pungutan liar di sekolah silahkan sampai kepada kami. Kami akan menindaklanjuti," katanya.
Dikatakannya, DPRD Kota Cirebon sebenarnya berupaya keras memajukan pendidikan di daerahnya.
"Hanya saja anggaran Kota Cirebon belum mampu mencapai 20 persen anggaran untuk pendidikan," katanya.
Anggara pendidikan di daerah itu baru berkisar antara 14 dan 15 persen yakni sekitar Rp80 miliar, katanya. (*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
