Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan mendorong penyiapan skema bantuan sosial (bansos) jangka menengah-panjang untuk mengatasi dampak COVID-19 salah satunya kepada masyarakat rentan miskin.

"Bansos tiga bulan mungkin mampu menolong sementara atau dalam jangka pendek, akan tetapi juga yang harus dipikirkan bagaimana jangka menengah dan panjangnya untuk menormalisasi keadaan," katanya dihubungi di Jakarta, Rabu.

Alasannya, kata dia, karena belum diketahui kapan pandemi penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 ini berakhir, untuk itu perlu ada formulasi kebijakan bansos.

Bank Dunia melalui laporan berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class pada Januari 2020 menyebutkan sekitar 115 juta masyarakat Indonesia sudah keluar dari kemiskinan.

Meski begitu, dalam laporan yang dikeluarkan sebelum COVID-19 melanda Indonesia itu, secara ekonomi 115 juta masyarakat di Tanah Air tersebut dinilai masih belum cukup aman sehingga mereka bisa rentan kembali miskin.

Menurut doktor ekonomi dari Universitas Sydney itu, setidaknya ada dua kelompok masyarakat yang sangat rentan kembali ke zona miskin yakni pekerja informal dan buruh seperti di manufaktur dan jasa.

Maka dari itu, lanjut dia, memang perlu optimalisasi skema bantuan sosial yang harus memastikan jangkauan yang merata dan tepat sasaran siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial tersebut.

Selain itu, kata dia, perlu ada pengawasan dari data yang telah tersedia di Kemensos dengan pendataan mandiri.

"Basis Data Terpadu sebagai dasar pembagian bansos perlu dimutakhirkan dan sistem pendataannya mungkin juga harus mempertimbangkan mekanisme pendataan mandiri," katanya.

Senada dengan Fajar, pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan pemberian bansos selama tiga bulan merupakan asumsi wabah ini bisa berhenti dalam waktu tiga bulan.

Namun, lanjut dia, jika hingga tiga bulan pandemi belum terakhir, maka pemerintah perlu memperpanjang bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

"Kita tidak tahu persis berapa lama, jadi tiga bulan dipakai sebagai asumsi. Jika belum berhenti wabahnya, tidak mungkin tidak diperpanjang, sebab itu (bansos) harus diperpanjang," katanya.



Baca juga: Pemerintah integrasikan program bansos dengan warung tradisional
Baca juga: Core usul lima rekomendasi tangani dampak COVID-19
Baca juga: Presiden perintahkan seluruh bansos COVID-19 disalurkan pekan ini
Baca juga: MPR: Pemerintah harus pastikan bansos tepat sasaran

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020