"Jika wartawan terlibat dalam tim sukses maka independensi serta obyektivitasnya dalam pemberitaan menjadi hilang," katanya di Kupang, Sabtu, dalam workshop Pemilu Damai dan Elegan bagi para jurnalis di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia mengharapkan pers Indonesia dapat bertindak netral dalam menyampaikan warta kepada publik, agar masyarakat dapat dengan tenang menghadapi suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu Presiden pada 8 Juli mendatang.
"Dengan terlibatnya wartawan atau media massa sebagai tim sukses salah satu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden atau parpol tertentu maka akan membatasi kandidat lain untuk mewartakan programnya pada media bersangkutan," ujarnya.
Mantan Ketua Umum PWI Pusat itu menambahkan, semua pasangan calon harus diberikan kesempatan yang sama oleh media massa, untuk menunjukkan kepada publik bahwa media massa tidak pro pada salah satu pasangan calon tertentu.
"Jika wartawan menjadi tim sukses pun, misalnya, janganlah menjelek-jelekkan calon lain. Harus seobjektifkan mungkin agar kandidat lain jangan merasa terpojokan akibat berita media," katanya.
Menurut dia, pers harus memberikan pendidikan politik yang baik dan elegan kepada masyarakat, sehingga dalam masyarakat tidak salah memilih pemimpinnya untuk memimpin bangsa dan negara ini lima tahun mendatang.
"Tugas kita adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bukan sebagai tim sukses untuk sebuah kepentingan politik," ujarnya.
Tarman menamnbahkan, pers harus dapat meyakinkan masyarakat untuk menggunakan haknya pada Pilpres mendatang, karena cara terbaik untuk memilih pemimpin di Indonesia hanya melalui pemilu.
"Kita harus dukung masyarakat agar ikut dalam pemilu mendatang. Bila perlu, partisipasi politik masyarakat NTT yang mencapai 81 persen pada pemilu legislatif lalu, harus tetap dipertahankan," katanya.
Di sisi lain, ia mengharapkan pers untuk lebih kritis terhadap para pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye politik.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
