"Pemerintahan yang akan terbentuk, khususnya bagi presiden terpilih harus melakukan terobosan baru dan jangan membiarkan kasus-kasus HAM berlarut-larut tanpa penuntasan yang jelas," kata Suciwati di Jakarta, Kamis.
Suciwati juga mengingatkan penuntasan kasus HAM jangan dijadikan sebatas komoditas politik oleh pemerintahan yang akan berkuasa dalam kurun waktu 2009-2014 nanti.
Ia mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menerima keluarga korban pelanggaran HAM, namun penuntasannya belum terealisasi hingga saat ini.
"Janji-janji penuntasan itu seakan just statement saja. Selama ini kasus-kasus pelanggaran HAM terabai, pemerintah seakan hanya menerima laporan namun tidak ada implementasi," katanya.
Suciwati menegaskan terobosan yang harus dilakukan oleh presiden terpilih kelak yaitu mereformasi jajaran aparat hukum di Indonesia.
"Aparat hukum seperti jaksa yang sekiranya tidak mampu menangani kasus pelanggaran HAM ya harus diganti," katanya.
Sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas yaitu tragedi pembunuhan massal tahun 1965-1966, kasus Talang Sari Lampung, kasus pembunuhan misterius, kasus Tanjung Priok, penculikan aktivis mahasiswa, kerusuhan Mei 1998, kasus pembunuhan mahasiswa Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus pembunuhan pejuang HAM Munir, kasus penembakan petani Alas Tlogo, dan sejumlah kasus pelanggaran HAM lainnya.
"Keseriusan presiden terpilih dalam menuntaskan semua kasus HAM menjadi harapan bagi kami, keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia," kata Suciwati.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
