"Kepengurusan saat ini masih tetap mendukung pemerintah, namun mengenai sikap Partai Golkar dan rencana koalisi itu akan diserahkan kepada kepengurusan baru," ujarnya di Jakarta, hari ini.
Kalla menandaskan partainya belum membahas soal Rapimnas karena mesti diadakan dulu rapat konsultasi oleh DPD tingkat I pada 20 Juli 2009 nanti.
"Selanjutnya, rapimnas yang akan membicarakan persiapan Munas akan digelar setelah semua proses pilpres selesai, yakni setelah 10 Agusutus 2009," ujarnya.
"Pada saat rapimnas itulah akan dibahas mengenai persiapan Munas, baik menyangkut waktu maupun tempat pelaksanaaanya serta cara apa yang dilakukan munas itu, apakah melalui musda atau musda belakangan," ujar Jusuf Kalla.
Dalam soal ini, Kalla memastikan bahwa semua permasalahan berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan dibawa ke ranah hukum, setelah sebelumnya disampaikan kepada Bawaslu dan KPU.
"Dari rapat pleno DPP partai Golkar, kami menyadari telah terjadi masalah-masalah internal dan eksternal. Partai Golkar akan mengikuti semua aturan yang ada," ungkapnya usai Rapat Pleno DPP Partai Golkar.
Rapat pleno DPP Partai Golkar dihadiri sejumlah fungsionaris antara lain Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Ketua DPP Bidang Hukum Muladi dan Ketua DPP Partai Golkar Yuddy Chrisnandy. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
